Home Hukum Dalami Suap Izin Transmart, KPK Periksa Wakil Wali Kota Cilegon

Dalami Suap Izin Transmart, KPK Periksa Wakil Wali Kota Cilegon

0
SHARE
Ilustrasi KPK | Foto: istimewa

JAKARTA – Wakil Wali Kota Cilegon Edi Aridi diagendakan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edi Aridi diagendakan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perijinan Amdal untuk pembangunan Mall Transmart di Cilegon untuk tersangka mantan Dirut PT Krakatau Industial Estate Cilegon, Tubagus Donny Sugihmukti.

“Diperiksa sebagai sebagai saksi untuk tersangka TDS,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Jumat (13/10/2017).

Bersamaan dengan Edi, penyidik juga memanggil Ajudan Wali Kota Cilegon Firman; Kepala Badan Lingkungan Kota Cilegon H. Ujang Iin; dan Staf PT Brantas Abipraya Yohana Vivit. ketiganya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tubagus Donny.

Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ini. Keenamnya yakni Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi; Ahmad Dita Prawira (ADP) selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penananaman Modal Kota Cilegon; dan Hendri (H) asal swsta. Kemudian Bayu Dwinanto Utomo (BDU) selaku Project Manajer PT Brantas Abipraya ; Tubagus Donny Sugihmukti (TDS) selaku Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC); dan Eka Wandoro (EW) selaku Legal Manager PT KIEC.

Kasus ini terungkap saat sebagian dari tersangka terjaring opersi tangkap tangan pada Sabtu 22 September 2017 malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 1,152 miliar.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee senilai Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diberikan melalui transfer dari PT KIEC dan PT BA melalui Cilegon United Footbal Club agar dikeluarkan perizinan mall Transmart.

Atas perbuatan itu, Iman, Dita dan Hendri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Bayu Dwinanto, Dony dan Eka yang diduga selaku pihak pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Para tersangka itu telah ditahan KPK di rumah tahanan (Rutan) terpisah. Wali Kota Cilegon Tubagus Iman ditahan di Rutan KPK; Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penananaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira (ADP) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur; Eka Wandoro (EDW) selaku Legal Manager PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) ditahan di Rutan Polres Jakpus; Bayu Dwinanto Utomo (BDU) selaku Project Manajer PT Brantas Abipraya ditahan di Rutan Polres Jaktim, Hendri (swasta) ditahan di Rutan Jakpus, dan Donny ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here