Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 25 Juni 2018

 

 

53 Persen Masyarakat Tidak Hapal Lagu Indonesia Raya

NG / Nasional / Selasa, 13 Maret 2018, 20:51 WIB

Ilustrasi upacara. Foto: Istimewa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebut 53 persen dari rakyat Indonesia tidak hafal Lagu kebangsaan atau Pancasila. Jadi secara persentase hanya 43 persen dari jumlah rakyat Indonesia yang hafal dengan lagu kebangsaan dan Pancasila.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo Kumolo berdasarkan survey Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) saat menyampaikan sambutan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Badan Negara Penanggulangan Teroris (BNPT) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, (12/3).

Kemudian, Tjahjo Kumolo menjelaskan ada 18 orang dari 100 orang tidak tau lagu kebangsaan. Selain itu terdapat 24 orang dari 100 orang yang tidak hafal setiap sila pada Pancasila yang manjadi dasar hukum di Indonesia. Tjahjo Kumolo menganggap penyebab hal tersebut adalah arus globalisasi, pengaruh dari luar serta keterbukaan informasi publik yang saat ini berkembang sangat pesat.

“dari 100 orang dari Negara kita itu masih ada 18 orang yang misalnya tidak tau lagu kebangsaan Negara kita. 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan ataupun pancasila. 24 orang dari 100 orang tidak hafal sila-sila dari Pancasila,” jelas Tjahjo Kumolo.

Di samping itu, Menurut Tjahjo Kumolo, hingga saat ini masih ada sekiranya 64 juta rakyat Indonesia belum terekam E-KTP. Sebutnya, saat ini E-KTP telah merekam 194 Juta warga. Sementara jumlah keseluruhan yang harus terekam oleh E-KTP sekitar 262 juta warga.

Dengan kata lain masih ada sekitar 3,4 persen dari jumlah masyarakat belum terjamah oleh program yang banyak membuat para pembesar tersangkut kasus korupsi ini. Hingga kini E-KTP sudah menyelesaikan perekeman sekitar 96,6 persen dari jumlah warga Indonesia.

Oleh karena itu, hingga kini Tjahjo Kumolo terus menggenjot perekaman E-KTP. Dirinya mengungkapkan sistem jemput bola juga kita lakukan di daerah yang memang membutuhkan seperti daerah masyarakat Adat yang akses menuju ke pusat perekeman tidak terjangkau dengan mulus.

“Masyarakat juga seharusnya pro aktif dalam proses perekaman E-KTP. E-KTP ini juga bisa dibilang sebagai nyawa rakyat Indonesia. Dengan E-KTP masyarakat bisa mengakses BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” jelas Tjahjo Kumolo. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Minggu, 24 Juni 2018, 23:19 WIB

Dituduh Tidak Netral, TNI Tunggu Data dari SBY