Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Kamis, 26 April 2018

 

 

Abidin Fikri Kecam Eksekusi Hukuman Mati Zaini Misrin

EP / Parlemen / Selasa, 20 Maret 2018, 15:55 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri | Foto: istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengecam keras eksekusi hukuman mati terhadap Muhammad Zain Misrani, pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Pasalnya tindakan itu dinilai melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). 

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengabaikan hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya,” ungkap Abidin melalui rilisnya di Jakarta, Selasa (20/3/2018). 

Abidin juga sangat menyesalkan sikap  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang tidak menyampaikan pemberitahuan eksekusi (mandatory consular notification) kepada perwakilan negara Republik Indonesia. Hal ini mengabaikan prinsip-prinsip tata krama hukum internasional

“Apalagia, ada pemaksaan terhadap Zaini untuk mengakui tuduhan pembunuhan terhadap majikan dan persidangan penuh dengan intimidasi dan tekanan dari otoritas Saudi Arabia dan Zaini tidak mendapat penerjemah yang netral dan memuliakan asas kesetaraan dan keadilan. Jelas itu adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” jelasnya. 

Ia menilai penegak hukum Arab Saudi juga cenderung kurang terbuka dalam bekerja sama menyelesaikan kasus hukum para pekerja migran asal Indonesia.

Pasalnya pemerintah Indonesia baru mengetahui kasus ini pada 17 November 2008 atau empat tahun setelah Muhammad Zaini Misrin ditangkap.

“Hal ini karena akses komunikasi dari Zaini dengan KJRI Jeddah baru dibuka pada bulan November 2008, atau setelah mendapatkan vonis mati. Bahkan eksekusi mati dilakukan pada saat proses Peninjauan Kembali (PK) masih berlangsung,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah dalam hal ini  Menteri Tenaga Kerja, BNP2TKI dan Menteri Luar Negeri untuk pro-aktif mengidentifikasi dan meneliti secara komprehensif kasus-kasus buruh migran yang terancam hukuman mati supaya dapat dilakukan langkah-langkah advokasi, mediasi serta penanganannya hingga tuntas.

“Menyusun sistem tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dan mengoptimalkan diplomasi serta negosiasi bilateral kepada negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia,” tutupnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Kamis, 26 April 2018, 14:54 WIB

Komisi X Minta Pemerintah Hati-hati Impor Dosen