Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 15 Agustus 2018

 

 

Arsul Sani: Novel Baswedan Terlalu Diistimewakan

EP / Parlemen / Jumat, 08 Juni 2018, 16:39 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani | Foto: istimewa

JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai terlalu diistimewakan. Ketika ia terluka matanya karena disiram air keras, DPR dan pemerintah sepakat memberi dukungan anggaran untuk pengobatannya.

Namun, ketika aparat penegak hukum lainnya terluka dalam tugas, tak mendapat perhatian yang sama.

Inilah kritik Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat mengikuti rapat Komisi III dengan Pimpinan KPK, BNPT, LPSK, dan BNN di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

DPR sempat menyetujui permohonan anggaran yang diajukan KPK untuk pengobatan mata Novel. Arsul lalu mempertanyakan, bagaimana perhatian pemerintah terhadap aparat lainnya, apakah mendapat keistimewaan seperti Novel.

“Beberapa waktu lalu ketika ada musibah Novel Baswedan, Ketua KPK minta permohonan dukungan anggaran. Musibah sebetulnya tidak bisa dianggarkan, tapi kami mendukung pengobatan dan perawatan Novel. Namun ketika ada aparat polisi dibacok oleh sindikat narkoba di Medan dan tidak mendapat perlakuan yang sama, keluarga polisinya kirim SMS ke saya, apakah kami kurang penting dibandingkan Novel Baswedan,” ungkap Arsul.

Ia juga mencontohkan lainnya, ketika personel Densus 88 terluka dalam tugas, ia juga tak mendapat perhatian penuh seperti Novel. Bahkan, personel Densus 88 kabarnya hanya dirawat di kelas III RS. Polri.

“Dia komplain, karena tidak mendapat perhatian seperti Novel. Negara harus melindungi aparatur penegak hukumnya dengan lebih baik,” ujar Arsul.

Pada bagian lain, Arsul juga mengeritik KPK yang lamban menangani kasus-kasus besar. Misalnya, kasus RJ. Lino mantan Dirut Pelindo II yang belum jelas penyelesaiannya.

Padahal, anggaran KPK tiga kali lipat lebih besar daripada Kejaksaan Agung dan Polri. Pimpinan KPK sendiri kerap berkilah, kasus-kasus korupsi yang nilainya kecil selalu diusut, karena menjadi pintu masuk kasus-kasus korupsi besar.

“Nyatanya setelah inkrah, tak ada kasus besar yang diungkap,” tuturnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 14 Agustus 2018, 22:26 WIB

DPR Nilai Pelayanan Haji 2018 Meningkat





Selasa, 14 Agustus 2018, 11:06 WIB

Fadli Zon Imbau Pemerintah Secepatnya Cegah Karhutla