Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 26 Maret 2019

 

 

Bawaslu Putuskan Pose Dua Jari Anies Bukan Pelanggaran

TK / Nasional / Jumat, 11 Januari 2019, 22:17 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan | foto: istimewa

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor memastikan bahwa pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Partai Gerindra bukan pelanggaran kampanye.

"Berdasarkan rapat kedua di Sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu Bogor, Polres Bogor dan Kejaksaan memutuskan terhadap apa yang dilakukan sodara ABW terkait dugaan pidana Pemilu sulit untuk dibuktikan," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor Abdul Haris dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Jumat (11/1).

Keputusan itu setelah sentra gakumdu memeriksa pelapor, sanksi hingga terlapor Anies Baswedan. Menurutnya, dari pemeriksaan itu diketahui acara dilakukan Partai Gerindra tersebut rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka konsolidasi partai.

Abdul Haris mengatakan dalam pemeriksaannya Anies mengaku pose dua jari dilakukannya bukan dimaksudkan mendukung salah satu paslon dalam Pilpres.

Anies mengaku pose dua jari itu merupakan salam kemenangan tim sepok bola Persija dan salam lestari gemar membaca dengan simbol kemenangan vertikal dan horizontal.

"Terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang kami telusuri tidak menemui unsur ketentuan pidana dan tidak dilanjutkan proses selanjutnya," ujar Abdul.

Sebelumnya, Anies telah menjalani pemeriksaan terkait pose dua jari yang ia lakukan saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra pada Senin (7/1) lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut Anies dicecar 27 pertanyaan terkait kehadirannya dalam acara tersebut. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan dengan tindakannya di acara Gerindra tersebut, Anies berpotensi melanggar Pasal 547 UU Pemilu.

Anies pun terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

"Poin klarifikasi kan yang dilaporkan terkait dugaan Pasal 547. Yang dilaporkan itu kan pengacungan simbol," kata Irvan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/1). (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 26 Maret 2019, 14:47 WIB

KPU Undang 33 Negara Pantau Pemilu





Selasa, 26 Maret 2019, 11:19 WIB

Ini Harapan Menkeu Sri Mulyani Untuk MRT