Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 26 Maret 2019

 

 

Berlebihan, Ancaman Hukuman Kepala Daerah yang Acungkan Jari

MQS / Nasional / Jumat, 11 Januari 2019, 11:56 WIB

Gubernur DKI Jakarta mengacungkan dua jari pada Konferensi Nasional Partai Gerindra, beberapa waktu lalu, dan berbuntut pemanggilan oleh Bawaslu. | Foto: Istimewa

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refli Harun menyatakan, terlalu berlebihan kalau ada kepala daerah mengacungkan jari lalu diancam hukuman 3 tahun penjara atau denda Rp 36 juta. Sebab, ujarnya, pasal itu soal abuse of power, bukan abuse of gesture.

Hal tersebut ia sampaikan dalam akun Twitter miliknya @ReflyHZ pada 10 Januari 2019, terkait dengan polemik dukungan sejumlah kepala daerah terhadap pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Refly menambahkan, Pasal 547 menyatakan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

“Pasal ini tentang larangan menyalahgunakan kekuasaan bagi pejabat negara, trmsk gubernur. Bukan melarang seorang punya preferensi politik,” ujarnya.

Karena itu, ujarnya, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sah sah saja memiliki preferensi politik dengan mengacungkan jari baik 01 maupun 02.

“Kalo cuma mengacungkan jari pun, tidak perlu cuti. Yang cuti itu kalau ikut kampanya yang mungkin akan meninggalkan tugasnya sebagai kepala daerah,” kata dia dalam cuitannya.

Karena itu, ia mengimbau agar publik menafsirkan dan menerapkan pasal itu secara rasional dan proporsional.

“Yang jelas jelas dilarang menunjukkan preferensi politik dengan simbol jari karena harus netral itu antara lain ASN, baik PNS maupun PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” kata Refly.

Ia menambahkan, mereka yang dilarang ikut kampanye antara lain hakim, BPK, BI, direktur, komisaris, dewan pengawasan, dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara yang bukan anggota parpol yang menjabat pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, kepala dan perangkat desa, badan musyarawah desa, serta WNI yang tak punya hak memilih.

“Kalau mereka terlibat atau dilibatkan dalam kampanye, itu merupakan tindak pidana Pemilu,” tegasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 26 Maret 2019, 14:47 WIB

KPU Undang 33 Negara Pantau Pemilu





Selasa, 26 Maret 2019, 11:19 WIB

Ini Harapan Menkeu Sri Mulyani Untuk MRT