Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 26 April 2019

 

 

Denny JA Hormati MK yang Larang Quick Count Sebelum Pukul 15.00 WIB

TK / Hukum / Selasa, 16 April 2019, 15:28 WIB

Pendiri AROPI Denny JA | foto: istimewa

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan dari sejumlah lembaga survei dan beberapa stasiun TV terkait menyebarkan quick count atau hitung cepat.

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) sebagai salah satu pemohon mengaku menghormati putusan MK itu.

"Kami hormati keputusan hakim, walau kami tidak setuju," kata Pendiri AROPI Denny JA di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (16/4/2019).

Denny menjelaskan alasan tidak setuju terhadap keputusan itu. Menurutnya, keberadaan lembaga survei dan hasil quick count telah memiliki tradisi yang panjang dalam penyelanggaraan pemilu.

Terlebih, pada 2009 dan 2014, MK juga membatalkan UU yang melarang quick count sejak pagi.

"Sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi di tahun 2009 dan 2014 pernah membatalkan hal yang sama. Tapi sekarang hal yang sama disahkan. Pertama, alasan yurisprudensi," ujarnya.

Denny menilai, dengan keputusan itu terlihat ada pembatasan dalam kebebasan akademik. Untuk itu, menurutnya, hakim MK saat ini lebih konservatif dan tidak memperhatikan keputusan-keputusan sebelumnya.

"Para hakim sekarang ini di MK lebih konservatif melihat kepada kebebasan akademik, karena tim hakim sebelumnya pada tahun 2009 dan 2014 mereka lebih terbuka kepada kebebasan akademik sehingga berbeda hakim, beda putusan walau dalam hal yang kurang lebih sama," ungkap Denny.

Ia mengatakan akan terus memperjuangkan kebebasan akademik. Meski demikian, ia juga sadar semua keputusan bergantung pada hakim

"Bagi kami, perjuangan kebebasan akademik adalah perjuang yang substansial yang kapan pun kami perjuangkan, menang-kalah dalam keputusan hakim itu adalah perjuang dan tergantung siapa hakim yang sedang menjabat," ujarnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya