Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 12 Desember 2018

 

 

Dewan Pers Minta Isi Ceramah Keagamaan Tak Langsung Jadi Berita

ENA / Nasional / Senin, 16 April 2018, 08:35 WIB

Ilustrasi Dewan Pers | Foto: Antara

JAKARTA - Dewan Pers meminta isi khotbah atau ceramah keagamaan sebaiknya tidak langsung disajikan secara mentah oleh kalangan pers sebagai berita. Menurut Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi apa pun yang terjadi, kalangan pers harus dapat menghormati substansi sebuah khotbah. Dia menilai ceramah keagamaan sudah pasti sudah bersifat privat walaupun berlangsung di tempat terbuka, atau ada media serta alat pengeras suara yang membuat ceramah itu terdengar ke mana-mana.

"Kecuali kalau memang itu ceramah non-keagamaan dan disampaikan di depan publik," kata Jimmy saat menjadi pembicara dalam acara media gathering yang diselenggarakan Bawaslu RI di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4).

Jimmy mengatakan jika kalangan pers ingin mengutip sebuah ceramah keagamaan, maka materi atau isi ceramah keagamaan yang dianggap menarik, dapat diklarifikasi kepada penceramah dengan wawancara setelah ceramah usai serta mencari narasumber lain sebagai pembanding atau pelengkap.

"Prinsip jurnalistik 5W+ 1H harus diperdalam. Yang namanya isi khotbah, tidak pernah ada unsur 5W 1H, karena itu sepihak dari pengkhutbah, penceramah atau rohaniawan, makanya kami dari Dewan Pers tidak pernah menganjurkan isi khotbah bulat-bulat dijadikan berita," ujarnya.

Jimmy menambahkan, khotbah selalu dipenuhi dengan pesan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan. Seandainya ada isi khutbah yang menyangkut persoalan sosial, atau politik, pasti dibungkus dalam konteks keagamaan. Sementara sebuah berita tidak hanya menyangkut satu orang, melainkan juga menyangkut orang banyak. "Kewajiban anda mengecek, mengonfirmasi dan verifikasi dari pihak lain," jelas dia. (*)

 

Komentar

 

Berita Lainnya


Rabu, 12 Desember 2018, 15:41 WIB

Sandi Undang Jokowi ke Rapimnas APPSI



Rabu, 12 Desember 2018, 15:36 WIB

KPK OTT Bupati Cianjur



Rabu, 12 Desember 2018, 15:25 WIB

Kemendagri Pastikan Tidak Ada DP4 Tambahan