Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 17 Juli 2018

 

 

Diduga Lakukan Pidana Pemilu, Bawaslu Laporkan Sekjen dan Wasekjen PSI ke Bareskrim Polri

TK / Hukum / Jumat, 18 Mei 2018, 12:32 WIB

Ketua Bawaslu Abhan | Foto: istimewa

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan wakilnya Chandra Wiguna sebagai pelaku tindak pidana pemilu terkait pemasangan iklan partainya. Iklan tersebut diduga melanggar aturan pemilu karena dianggap berkampanye di luar jadwal.

"Kami laporkan hari ini Sekjen dan Wasekjen PSI ke Bareskrim Mabes Polri terkait iklan tersebut untuk diselidiki pihak kepolisian," kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Abhan, kedua orang tersebut menjadi terlapor karena memesan iklan yang dianggap mencuri start kampanye. Iklan tersebut dianggap melanggar karena memuat citra diri peserta pemilu berupa logo dan nomor urut partai.

"Bahwa perbuatan Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, dan Chandra Wiguna, Wakil Sekjen PSI, yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018 merupakan perbuatan tindak pidana pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.

Abhan mengatakan sebelumnya Bawaslu telah mengundang Ketua Umum PSI Grace Natalie untuk memberi klarifikasi. Namun Grace tidak memenuhi panggilan, hanya Sekjen dan Wasekjen yang datang.

"Terkait kenapa dua orang yang diteruskan laporannya, bahwa awal temuan kami menduga dilakukan partai PSI. Kemudian kami mengundang Ketua Umum, Sekjen, dan pihak terkait, termasuk Wasekjen. Namun sampai batas waktu yang kami miliki, yang bisa terklarifikasi adalah dua orang ini, Sekjen dan Wasekjen," kata Abhan.

"Seperti yang sudah diketahui, kami sudah mengundang beberapa kali Ketua Umum, tapi belum juga hadir. Maka kalau kami harus menunggu kehadiran waktu ini akan kedaluwarsa (habis)," sambungnya.

Menurutnya, kepolisian memiliki kewenangan lebih untuk menyelidiki dan melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang juga diduga terlibat dalam kasus ini. Jadi Bawaslu meneruskan kasus ini ke kepolisian.

"Saya kira kepolisian yang punya kewenangan lebih untuk memanggil paksa kepada orang yang diduga melanggar perbuatan pidana, kalau Bawaslu kan tidak punya kewenangan itu. Maka kami serahkan pada kepolisian," tuturnya.

Abhan berharap kepolisian dapat melanjutkan kasus dugaan iklan kampanye ini ke tingkat pengembangan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang harus bertanggung jawab.

"Harapan kami bahwa setelah proses penyidikan, kepolisian bisa melakukan proses pengembangan siapa saja pihak-pihak yang bisa bertanggung jawab atas hal ini. Jadi tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawabkan atas perbuatan ini," tandasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya




Senin, 09 Juli 2018, 12:44 WIB

Kasus e-KTP, KPK Periksa Abdul Malik