Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 19 September 2018

 

 

DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pembangunan 2019

TK / Parlemen / Kamis, 12 Juli 2018, 11:44 WIB

Ketua Banggar Azis Syamsuddin | Foto: istimewa

JAKARTA - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat atas laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Satu hal yang disepakati yakni asumsi makro dan target pembangunan pada 2019.

Diketahui, asumsi makro RAPBN 2019 yang telah disepakati ini mencakup pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,6 persen, laju inflasi 2,5 hingga 4,5 persen, nilai tukar Rp13.700 hingga 14.000 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan 4,6 hingga 5,2 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berkisar 60 hingga 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 722 hingga 805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.210 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk target pembangunan 2019 telah disepakati angka pengangguran 4,8 hingga 5,2 persen, angka kemiskinan 8,5 hingga 9,5 persen, indeks rasio gini 0,38 hingga 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98.

Dalam postur makro fiskal, disepakati pula kisaran defisit anggaran sebesar 1,6 hingga 1,9 persen terhadap PDB.

Ketua Banggar Azis Syamsuddin menuturkan hasil ini menjadi upaya untuk memfokuskan program prioritas nasional. 

"Hasil panja ini tentang kebijakan umum pemerintah pusat dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional," kata Azis saat Raker dengan Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Selain hal di atas, Azis mengungkapkan Banggar DPR telah memberikan catatan kepada pemerintah terkait RAPBN 2019, diantaranya perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kedua, pemerintah diminta meningkatkan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0.

Ketiga, catatan panja belanja pemerintah pusat, yakni harus ada blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan. Dan pemerintah diminta juga memperhatikan anggaran untuk Basarnas dan pengalokasian dana pemilu dari APBN. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 18 September 2018, 23:14 WIB

Misbakhun: Penguatan LKPP Diperlukan Guna Cegah Korupsi





Selasa, 18 September 2018, 20:18 WIB

Ketua DPR: Aplikasi DPR Now! Dapat Respon Positif