Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 12 Desember 2018

 

 

DPR Setujui RUU Kekarantinaan Kesehatan Menjadi UU

TK / Parlemen / Rabu, 11 Juli 2018, 12:44 WIB

Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menyerahkan hasil pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan kepada Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto | foto: istimewa

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU).

Setelah melalui pembahasan yang cukup lama di Badan Legislasi (Baleg), RUU ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi dalam Rapat Plano Baleg pada 3 Juli 2018 lalu, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan ini diambil setelah seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018) menyatakan persetujuannya.

Dalam rapat itu Agus menanyakan, “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” yang kemudian serentak dijawab “setuju” oleh Anggota Dewan, yang diiringi pengetukan palu pimpinan sidang menjadi tanda pengesahan.

Sebelumnya Wakil Ketua Baleg DPR RI M. Sarmuji menyampaikan laporan kepada para Anggota Dewan tentang hasil pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dia menyampaikan, penyusunan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang baru ini, dimaksudkan untuk mengganti UU Kekarantinaan Kesehatan yang lalu, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. 

Ia juga memaparkan, permasalahan kesehatan di Indonesia ke depan akan semakin kompleks dan beragam. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency of Intenationai Concern (PHEIC) sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health Regulations (IHR) 2005.

“Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang serta penerapannya secara universal,” imbuh Sarmuji. 

RUU ini, lanjut Sarmuji, juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya cegah tangkal terhadap penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat dunia yang terjadi di pintu masuk dan wilayah.

Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu disusun UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang komprehensif, integratif, dan efektif, mengingat UU sebelumnya sudah tidak dapat menampung semua materi permasalahan saat ini.

Atas persetujuan DPR RI itu, Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas selesainya pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang telah dibahas oleh DPR RI dengan pemerintah.

“Selesainya rancangan undang-undang ini berkat kerja sama yang sangat baik antara pemerintah dengan dewan, baik di tingkat Badan Legislasi tingkat Panitia Kerja Badan Legislasi, maupun pembahasan di tim perumus dan tim sinkronisasi,” kata Nila. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Rabu, 12 Desember 2018, 15:15 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Desak Mendagri Mundur




Rabu, 12 Desember 2018, 10:28 WIB

Dana Otsus Papua Perlu Dilanjutkan