Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Kamis, 24 Mei 2018

 

 

Fadli Zon Dukung Penyetaraan Status Perangkat Desa

TK / Parlemen / Selasa, 15 Mei 2018, 23:02 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesai (PPDRI). | Foto: istimewa

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung upaya penyetaraan status perangkat desa dengan golongan II Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diharapkan mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak. 

“Penyetaraan ini masuk akal karena perangakat desa hadir untuk memberikan pelayanan kepada publik dan mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” ungkap Fadli usai menerima Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesai (PPDRI) di ruang kerjanya Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018). 

Fadli menjelaskan, sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa.

Namun turunan dari UU yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini dirasa tidak berpihak pada kebutuhan perangkat desa. Untuk hal tersebut, PPDRI  menghadap DPR untuk menyuarakan keinginan mereka merevisi PP tentang perangkat desa. 

“Misalnya saja, pemberian upah yang tidak jelas atau tidak ada standarisasi, antar desa berbeda upah untuk perangkat desanya. Ini perlu diatur,” tuturnya. 

Selain itu, adanya bongkar pasang perangkat desa juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat.

“Jadi ketika ada Kepada Desa baru terpilih mereka membawa seperangkat pendukung, ini tidak sesuai dengan harapan mereka, ini juga perlu diatur,” jelasnya. 

Lebih lanjut Politisi Gerindra ini menyampaikan bahwa dalam forum mengenai disampaikan juga mengenai pengelolaan dana desa yang tidak efesien dan tepat sasaran.

“Kita melihat ada penyimpangan yang terjadi di desa, anggaran itu dikelola tidak transparan, ini harus ada evaluasi yang komprehensif, karena diharapkan melalui dana desa bisa memajukan Indonesia dari pinggir,” harapnya.  

Diakhir pertemuan, wakil rakyat dari dapil Bogor itu  berjanji akan memperjuangkan dan meneruskan semua aspirasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serta akan ditindaklanjuti di Komisi II DPR. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Kamis, 24 Mei 2018, 17:18 WIB

Pemerintah Diminta Jaga Kedaulatan Ekonomi