Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 15 Oktober 2018

 

 

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Siapkan Sistem Proteksi Instrumen Digital bagi Pekerja Migran

EP / Parlemen / Rabu, 14 Maret 2018, 16:41 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai memimpin Rapat Tim Pengawas TKI DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018). | Foto: istimewa

JAKARTA - Disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, maka pemerintah harus menyiapkan system proteksi yang berbasis instrument digital. Khususnya kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diwajibkan memasang chip pekerja migran.

Chip ini nantinya memungkinkan orang dengan fitur jelas, mengabarkan apa saja, tinggal ketik dan tekan tombol menyampaikan informasi. Misalnya soal kondisi pekerja migran di suatu tempat di Hongkong, kemudian Konjen Dubesnya bergerak. Hal-hal begini ini harus segera diimplementasikan di masa yang akan datang,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai memimpin Rapat Tim Pengawas TKI DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Fahri mengatakan, Rapat Timwas TKI DPR RI  akan menindaklanjuti pelaksanaan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. UU yang sudah disahkan tahun lalu tersebut juga merupakan hasil kerja Timwas, sehingga seluruh identifikasi terhadap masalah-masalah TKI sudah tercantum.

Timwas menurut Fahri, akan melacak pengawasan pelaksanaan UU, salah satunya melihat apakah sudah dibuat Peraturan Pemerintahnya, lalu institusi yang terkait itu apakah sudah menyesuaikan diri, baik Kemendagri, Kementerian Desa terkait KTP, database Dukcapil, Kemenlu, Kemenkum-HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi, terkait penyiapan tambahan pekerjaan yang diperlukan mengantisipasi UU.

“Karena ada unsur proteksi yang lebih kuat, maka nanti kepolisian dan kejaksaan juga akan ditanyakan kesiapannya menghadapi era baru perlindungan pekerja migran tersebut,” tambahnya.

Fahri berharap, setelah ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut pengesahan UU tersebut, seluruh pihak bisa bekerja lebih konkrit, termasuk menambah jumlah aparat penegak hukum di daerah-daerah yang banyak pekerja migrannya.

Dengan demikian penanganan kasus-kasus yang menimpa pekerja migran bisa diselesaikan lebih cepat.

Tak kalah penting, lanjut Fahri, adalah kesiapan dari institusi yang ada dalam menyambut pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran tersebut.

Karena itu dalam waktu dekat, Timwas akan mengundang instansi terkait seperti Kemenaker dan BNPPTKI, terkait pelaksanaan program perlindungan TKI akan dicanangkan secara nasional.

“Dengan demikian, seluruh pekerja migran akan mengetahui hak-haknya dimana UU N0. 18 Tahun 2017  tersebut terdapat niat proteksi yang lebih tinggi, sehingga kalau terjadi  kasus mereka akan mengetahui jalan keluarnya,” tandasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya