Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 17 Desember 2018

 

 

Fahri Hamzah: Penanganan Pasca Gempa Lombok Perlu Lembaga Khusus

TK / Parlemen / Kamis, 09 Agustus 2018, 13:19 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat meninjau posko darurat dan menemui korban gempa NTB, Rabu (08/8/2018). | Foto: istimewa

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, penanganan bencana gempa Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan penanganan khusus, seperti penanganan bencana tsunami di Aceh.

Ini dikarenakan sifat bencana yang masif, dimana rumah penduduk dan infrastruktur semuanya hilang.

“Maka yang dibangun itu, seperti membangun kota baru. Dan ini memerlukan partisipasi semua pihak termasuk dunia internasional,” tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu di Lombok, NTB, Rabu (8/8/2018).

Bahkan, ia melihat penanganan pasca gempa Lombok tidak bisa ditangani secara birokratis.

Tetapi perlu dibentuk satu lembaga yang bisa menampung dan menangani semuanya, mulai dari hulu sampai hilir. Lombok pasca gempa ini, menurut dia, memerlukan penanganan yang lebih masif dari pemerintah pusat.

“Itu yang akan saya usulkan nanti. Presiden membuat lembaga seperti BRR Aceh dulu waktu pasca tsunami. Itu yang saya sedang pikirkan setelah identifikasi. Yang meninggal setelah dihitung-hitung bisa mendekati angka 200 warga, belum lagi yang di atas 500 warga yang masih dirawat,” tegas Fahri.

Menurutnya, ide itu terlintas ketika mendapatkan kabar dari posko pengungsian, seputar jumlah korban luka dan meninggal yang jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu, Fahri berharap para korban mendapat fasilitas baru setelah ia melapor pada Presiden. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Senin, 17 Desember 2018, 11:08 WIB

Komisi IV Pastikan Stabilitas Harga Sembako di Sumsel



Sabtu, 15 Desember 2018, 19:26 WIB

Palestina Jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen



Sabtu, 15 Desember 2018, 19:24 WIB

Ketua DPR Kutuk Keras Pengeroyokan kepada Anggota TNI



Sabtu, 15 Desember 2018, 10:27 WIB

RUU Masyarakat Hukum Adat Didorong Segera Selesai