Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 21 September 2018

 

 

Gubernur Anies Didesak Segera Evaluasi dan Rombak Komisaris dan Direksi PT Food Station

MAS / Megapolitan / Jumat, 14 September 2018, 15:10 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didesak untuk mengevaluasi dan merombak jajaran komisaris maupun direksi Food Station. | Foto: istimewa

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diimbau untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Komisaris dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya. Bahkan, Anies dianggap perlu mempertimbangkan perombakan jajaran direksi serta komisaris badan usaha milik daerah (BUMD) pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Jakarta BUMD Watch (JBW) Mukhri Soni di Jakarta (14/9/2018). Menurutnya, Gubernur Anies perlu melakukan evaluasi dan perombakan komposisi komisaris dan direksi Food Station untuk menunjang visi dan misi dia dalam memimpin Jakarta.

Evaluasi yang dilakukan, ujar Soni, menyangkut kinerja maupun penggunaan penambahan modal daerah (PMD), ketersediaan stok, serta mengaudit perolehan laba perdagangan yang diklaim sebesar Rp 1 triliun. Selanjutnya, kata dia, Anies bisa segera melakukan penyegaran atau pergantian komisaris dan direksi Food Station, dengan sosok yang berkualitas, profesional dan terpercaya.

“Gubernur Anies tak perlu sungkan untuk melakukan audit, evaluasi, atau perombakan terhadap komposisi komisaris maupun direksi Food Station, karena ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu,” kata Soni.

Soni mengatakan, untuk melanggengkan kekuasaannya, para komisaris maupun direksi Food Station secara gencar melakukan pencitraan yang bahkan mengarah pada pembohongan publik. “Bahkan Pemprov DKI saja ditipu mereka dengan mengatakan punya untung Rp 1 triliun dari penjualan beras. Padahal, keuntungan 2017 yang Rp 16 miliar didapat dari deposito dana PMD,” katanya.

Demi melestarikan kekuasaannya pula, kata Soni, mereka berupaya membangun propaganda seolah-olah merekalah yang telah berjasa besar membangun Food Station selama ini. “Mereka juga mengklaim, kalau mereka diganti, Food Station akan ambruk. Ini kan tak benar,” ujar Soni.

Sebab, sebagai BUMD pangan yang juga barometer perberasan nasional, kata Soni, Food Station telah memiliki sistem dan prosedur yang dipakai sejak bertahun-tahun lalu untuk mengamankan stok, harga, maupun distribusi beras di Jakarta.

“Justru saya ingin katakan, komisaris dan direksi Food Station-lah yang justru merusak sistem dan tata aturan perusahaan yang ada. Mulai dari sistem rekrutmen karyawan, sistem penggajian, kenaikan pangkat, serta early warning system tentang ketahanan pangan Jakarta,” ujar Soni.

Soni mengatakan, komposisi komisaris dan direksi Food Station yang didominasi pegawai Hero ini melakukan rekrutmen karyawan besar-besaran yang tak lain adalah kroni komisaris atau direksi. Mereka langsung diangkat jadi karyawan tetap tanpa mengikuti aturan perusahaan.

Tak hanya melahirkan kebijakan yang sewenang-wenang, papar Soni, komisaris dan direksi PT Food Station juga bertindak diskriminatif. Rekrutan baru ini bahkan ditawari jabatan, pangkat, gaji, fasilitas menggiurkan, sehingga melabrak peraturan perusahaan yang ada.

Sistem peringatan dini atau early warning system yang dibangun dan digagas Food Station terkait stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) juga gagal total, jika tak mau disebut diobrak-abrik sendiri.

Pada Januari 2018, harga-harga beras terus melambung tinggi. Hal ini diiringi dengan tiadanya kepemilikan stok beras yang mumpuni oleh Food Station, dan diperparah oleh kian menipisnya stok beras yang dimiliki para pedagang di PIBC. Per 31 Januari 2018, stok terakhir beras di PIBC sudah di angka 22.000-an ton.

Padahal, ujarnya, dari berbagai forum, Direksi Food Station dengan begitu percaya diri bisa menjaga sistem peringatan dini di ambang batas 25 ribu ton stok beras di PIBC. Artinya, kata dia, bila stok beras di PIBC sudah menyentuh angka 25 ribu ton, maka keamanan atau ketahanan pangan Jakarta dalam posisi terancam.

“Nyatanya, stok beras turun hingga 20 ribuan ton, dan harga-harga melonjak tinggi pada saat itu. Para direksi seakan tak merasa bersalah, dan melanjutkan pencitraannya,” ujarnya.

Karena itulah, Soni mengimbau agar Gubernur Anies segera mengevaluasi kinerja mereka. Gubernur, lanjutnya, perlu melakukan penyegaran terhadap komposisi komisaris dan direksi Food Station dan diganti dengan profesional lain yang lebih mumpuni, teruji, dan berintegritas.

“Mereka ini sebetulnya orang-orangnya Ahok, gubernur sebelumnya. Mereka dipilih Ahok, membantu kampanye Ahok di Pilkada kemarin, dan sampai sekarang terus melanjutkan program-program Ahok, seperti pasar murah dan lain-lain. Tak ada improvisasinya sama sekali,” kata Soni. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Kamis, 20 September 2018, 11:00 WIB

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi akan Hujan Ringan