Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 17 Februari 2019

 

 

Gubernur Anies Pastikan Food Street di Pulau Reklamasi Tak Berizin

TK / Nasional / Senin, 11 Februari 2019, 11:29 WIB

Suasana di Food Street kawasan Pantai Maju. | foto: istimewa

JAKARTA -  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah meminta jajarannya memeriksa keberadaan food street di pulau reklamasi atau Pulau D. Anies menegaskan, berdasarkan informasi dari jajarannya, bangunan di food court itu tidak berizin.

“Menurut mereka (food court) tidak ada izin. Harusnya sudah ditertibkan,” kata Anies di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin, (11/2/2019).

Anies mengungkapkan, seharusnya keberadaan 'warung' di Pulau Reklamasi itu sudah ditertibkan petugas. Meski demikian, Anies enggan menjawab kapan penertiban akan berlangsung.

"Harusnya sudah ditertibkan," ungkapnya.

Anies menjelaskan, pihaknya telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah untuk mengecek izin dari aktivitas bisnis tersebut. Dia beralasan setiap jenis usaha di Ibu Kota harus mengantongi izin.

"Begitu ada pelanggaran, ada laporan, kita tindak," kata Anies.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengaku masih akan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum proses eksekusi food street itu. Ia memastikan akan menindaknya jika memang terbukti melanggar.

“Kalau itu dipastikan tidak ada izinnya, karena itu melanggar ya harus ditegakkan. Saya akan koordinasi ke PTSP apakah berizin atau tidak. Kalau melanggar ya pasti harus ditindak,” ujar Yani seusai apel bersama Anies di Monas.

Proses perizinan saat ini berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sementara itu terkait bangunannya melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Apabila terbukti melanggar penindakan atau penertibannya dilakukan oleh Satpol PP.

Yani tidak mau berkomentar mengenai kabar segel reklamasi dibuka seiring dengan adanya food court.

Ia mengaku permasalahan segel berada di Dinas Citata. Yani mengatakan saat penyegelan tahun lalu, pihak Satpol PP hanya mendampingi saja.

Yani menjelaskan sebelum ditindak, pemilik bangunan akan diberikan peringatan dari Dinas Citata. Apabila tidak dihiraukan maka bisa ditindak.

“Baru selanjutnya surat rekomendasi bongkar paksa dari (Dinas) Citata ke saya. Nah itu mekanismenya seperti itu. Jadi kalau ditanya segel itu tadi mekanismenya,” jelas Yani.

Keberadaan food street di Pulau D sempat menjadi perbincangan. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyegel Pulau D dan tidak mengizinkan adanya kegiatan apa pun sebelum ada mekanisme resmi yang digodog oleh TGUPP. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Minggu, 17 Februari 2019, 11:18 WIB

2.900 Personel Polri Siap Amankan Debat Capres Kedua