Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 17 Desember 2018

 

 

Ini Penjelasan Nico Siahaan Soal Pemanggilan KPK Terkait Kasus Bupati Cirebon

EP / Hukum / Sabtu, 01 Desember 2018, 16:28 WIB

Anggota DPR Fraksi PDIP, Junico BP Siahaan atau akrab disapa Nico Siahaan buka suara terkait pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan KorupsiĀ (KPK). | foto: istimewa

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDIP, Junico BP Siahaan atau akrab disapa Nico Siahaan buka suara terkait pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nico menegaskan tidak tahu menahu dan tidak terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Ia mengaku memenuhi panggilan KPK pada 30 November 2018. Selama lima jam, dia mendapat belasan pertanyaan dari penyidik KPK terkait aliran dana sebesar Rp 250 juta dari Sunjaya untuk acara Sumpah Pemuda, Oktober 2018 lalu.

"Saya perlu klarifikasi bahwa saya enggak ada hubungannya dengan kasus (jual beli jabatan) di Cirebon," kata Nico di Kota Bandung, Sabtu (1/12/2018). 

Nico menjelaskan PDIP menggelar acara Sumpah Pemuda di Jiexpo, Jakarta, pada 28 Oktober 2018. Dia ditunjuk sebagai ketua pelaksana kegiatan.

Berbagai pertemuan dilakukan, termasuk menyusun rencana anggaran sebesar Rp 1 miliar. Nico kemudian mengajak para kader untuk gotong royong membantu pendanaan.

"Anggarannya sudah ditetapkan. Nah seperti biasa namanya acara partai, kader (PDIP) tahu dan bernisiatif memberikan sumbangan. Dari siapa-siapanya saya engak tahu karena koordinatornya banyak," ujarnya.

Ia menuturkan tidak meminta bahkan mematok secara langsung besaran sumbangan dari kader, terutama kepada Sunjaya. Nico bahkan mengaku tidak mengetahui secara langsung bila Sunjaya akan memberikan sumbangan. 

"Saat kami rapat, Pak Sunjaya datang. Nah dia bilang (ke salah satu kader) mau nyumbang. Nggak ngomong ke saya. Dikirimnya ke salah satu kader, namanya Evi," kata Nico. 

Kemudian pada 22 Oktober, Nico mendapat kabar uang sumbangan Sunjaya telah masuk ke rekening. Pada 23 Oktober, uang tersebut ditarik dari rekening dan malam harinya Sunjaya terkena operasi tangkap tanan KPK. 

Akhirnya uang sumbangan Sunjaya diputuskan untuk tidak digunakan karena khawatir menimbulkan masalah dan pada saat pemanggilan KPK dia sudah mengembalikan uang Rp 250 juta. 

"Uangnya masuk, tapi karena tahu dia (Sunjaya) diambil (KPK) uangnya tidak dia pakai. Akhirnya uang itu saya serahkan ke KPK saat saya memenuhi panggilan KPK," ucap Nico. 

Nico mengaku hubungannya dengan Sunjaya juga tidak terlalu dekat. Nico hanya mengenal sebagai kader dan beberapa kali bertemu saat kegiatan partai.

"Nggak terlalu dekat, telepon juga enggak pernah. Ketemu pas acara biasa saja," kata Nico.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sunjaya diduga menerima suap terkait jual beli jabatan senilai Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Uang diberikan agar Sunjaya melantik Gatot dalam jabatan tersebut.

Sedangkan dugaan penerimaan gratifikasi, Bupati Cirebon Sunjaya diduga menerima uang total senilai Rp 6,4 miliar. Uang tersebut disimpan dalam rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Sunjaya.

KPK menduga Sunjaya Purwadisastra memasang tarif untuk setiap jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon. Untuk tarif jabatan Camat, Sunjaya mematok harga Rp 50 juta.

"Dari kasus cirebon, KPK mengidentifikasi dugaan adanya tarif-tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu. Misalnya, kisaran Camat Rp 50 juta, eselon 3 Rp100 juta eselon 2 Rp 200 juta," ujar Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat 26 Oktober 2018. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya