Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 19 Juni 2018

 

 

Insiden Teror Sarinah, Aparat Tidak Kecolongan

Marsekal Muda (Purn.) Teddy Rusdy* / Opini / Senin, 04 Juni 2018, 11:08 WIB

Marsekal Muda (Purn.) Teddy Rusdy | Foto : Istimewa

Tulisan Alm.Marsekal Muda TNI (Purn.) Teddy Rusdy ini pernah dimuat di Detak.Co pada 18 Januari 2016, tak lama setelah peristiwa Bom Thamrin. Kami muat ulang sebagai bentuk penghargaan terhadap sumbangsih beliau kepada dunia intelijen Indonesia selama berkarir di Militer. Pak Teddy wafat pada 31 Mei 2018 Lalu di usianya yang Ke-79.

Operasi Intelejen diawali dan dimulai oleh kegiatan militer yang membutuhkan data, laporan intelejen untuk operasi militer. Misi dan tugas intelejen adalah untuk menghasilkan suatu "produk" yang memuat SIADIBIBA.  Yaitu Siapa, Dimana, Bilamana, dan Bagaimana. SIADIBIBA adalah unsur-unsur keterangan data vital yang disebut "UUK", komunitas intelejen menyebutnya sebagai "Essential Elements of Informations" (EEI).

Kalau target operasi intelejen-nya ada bahaya terorisme, komunitas intelejen secara terbuka, tertutup, teknologi (termasuk penyadapan/intersepsi) dan penetrasi (termasuk menyamar) untuk mampu mengungkap Siapa nya, Dimana, Bilamana, dan Bagaimana nya.

Mengenai teror yang terjadi di Sarinah Thamrin, beberapa unsur keterangan telah didapatkan oleh intelejen Polri (?), melalui warning dari luar negeri, ancaman yang tersebar melalui "facebook", direspon dengan operasi-operasi penangkapan sejak November 2015 yang lalu, dan peringatan pemerintah untuk masyarakat waspada menjelang maulid, natal, dan tahun baru.

Namun serangan teror terjadi juga pada tanggal 14 Januari 2016 di sekitar Sarinah JL. M.H Thamrin jam 10.40 WIB. Pemerintah tentu keberatan (Keluarga komunitas Polri & TNI serta Menko Polhukam) apabila dikatakan sebagai "kecolongan"; mereka tahu akan terjadi, kecuali dimana dan kapan! Aaya sendiri berpendapat "UUK" & "SIADIBIBA" nya belum lengkap.

Sebagai pesan seorang senior intelijen officer terungkap bahwa beberapa pelaku teror adalah "residivis"! Memang, penjara yang dimaksudkan sebagai lembaga pemasyarakatan menyadarkan kembali para kriminal, telah berbalik fungsi menjadi lembaga pendidikan bagi tahanan. Mereka dari kelas ringan berubah menjadi kelas berat! Mereka dari kelompok pemula yang kecil berubah menjadi senior dalam kelompok besar. Khususnya untuk residivis teroris, harus selalu dimonitor keberadaan dan gerakannya.

Tentu sangat sulit untuk bisa mendapatkan data/keterangan tentang SIADIBIBA, terutama kapan = Bilamana dan Dimana akan terjadinya ancaman teror.   Oleh karena itu para Komandan/Pimpinan TNI/PORI harus menggunakan “judgement” untuk mengatasi kekurangan data Bilamana dan Dimana tersebut.

“Judgement” tersebut diantaranya atas dasar analisa bentuk ancaman ‘ apabila terornya mengarah kepada besarnya jatuhnya korban, tentu target Teroris adalah tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang.  Apabila tergetnya adalah Warga Negara Asing, tentu sasarannya adalah Kantor-Kantor Perwakilan Asing, tempat berkumpulnya Warga Negara Asing.   Bilamana ?   Mencari waktu yang tepat ketika kumpulan massa maksimal, jam makan/minum, halte/tempat perhentian/kedatangan orang.   Artinya tempat-tempat yang vital menjadi sasaran teroris.

Kekurangan data/keterangan mengenai Dimana dan Kapan, harus diantisipasi dengan memperingatkan masyarakat dan penjagaan/patroli tempat-tempat vital.  

Mengamati respons/tanggap yang cepat dari POLRI/TNI pada pemboman di Sarinah Thamrin tanggal 14 Januari 2016, disumpulkan “Bahwa aparat TNI/POLRI tidak kecolongan, dalam arti telah diduga dan telah dipasang pasukan/patroli di sekitar obyek vital tersebut”.

Di dalam menghadapi ancaman teror, dengan sendirinya yang terbaik adalah menghancurkan sumber-sumbernya ; dan menanamkan sifat kesadaran dan kewaspadaan masyarakat di sekelilingnya ; melaporkan hal-hal yang tidak biasa, mengaktifkan sistem laporan para Ketua RT dan RW ; mengamati lingkungannya.

Mendapatkan UUK yang 100% akurat tentu sangat sulit, apalagi wilayah NKRI sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar.   Diperlukan sekali “softwares” dalam bentuk Undang-Undang ; hari ini NKRI tidak memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional !

Salut untuk rakyat Indonesia yang berjiwa pejuang dan tidak kenal menyerah!

***

*Mantan Direktur BAIS dan Asrenum Panglima ABRI 1987-1992

Komentar

 

Berita Lainnya


Rabu, 03 Januari 2018, 09:18 WIB

Membangun Kesadaran Membayar Pajak



Minggu, 03 Desember 2017, 11:56 WIB

Menerawang Pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo



Kamis, 28 September 2017, 12:06 WIB

Kapal, Pelabuhan, dan Rakyat