Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 25 September 2018

 

 

Jelang Pilkada Jatim, Validitas Data Pemilih Masih Bermasalah

ENA / Politik / Selasa, 17 April 2018, 06:51 WIB

Ilustrasi Pilkada | Foto: Antara

JAKARTA - Ajang pemilihan gubernur dan Pilkada Jatim 2018 sebentar lagi digelar. Namun, problem validitas data pemilih masih saja terjadi dengan adanya temuan daftar pemilih sementara (DPS).

Berdasarkan data, ditemukan 11 data pemilih yang diduga ganda di sejumlah kabupaten dan kota di Jatim. Sedikitnya 701 pemilih nama ganda ditemukan di Pasuruan. Terdapat 1.102 pemilih yang terindikasi ganda di salah satu kecamatan di Sumenep. Situasi sama terjadi di Batu hingga beberapa kabupaten/kota lain.

Temuan itu dibenarkan KPU Jatim. Berdasar temuan di lapangan, ada sejumlah jenis data ganda kategori satu berupa data ganda keseluruhan (mulai dari nama, nomor induk kependudukan/NIK, hingga alamat). Kategori dua, data ganda yaitu pemilih tercatat di lebih dari satu TPS.

KPU Jatim mengaku menemukan sedikitnya 50 ribu calon pemilih yang masuk kategori ganda. "Penyisiran terus dilakukan," ujar Komisioner KPU Jatim Khoirul Anam.

Temuan sama juga diperoleh Bawaslu Jatim. Berdasar hasil penelitian terhadap DPS maupun sistem data pemilih (sidalih), jumlah pemilih ganda di Jatim berpotensi terus membengkak.

"Sampai saat ini proses masih berlangsung," kata Komisioner Bawaslu Aang Kunaifi.

Selain itu, Bawaslu menemukan berbagai temuan seputar validitas data pemilih. Berdasar laporan terakhir Posko Penerimaan Pengaduan Data Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) Pilgub bentukan Bawaslu Jatim, hingga saat ini tercatat sudah ada 13.064 pengaduan/temuan masalah data pemilih, baik dari petugas maupun dari masyarakat.

Temuan tersebut terbagi dalam 11 jenis kasus. Yang paling banyak masih sama, yakni indikasi data ganda dan pemilih meninggal. Selain itu, berbagai temuan juga muncul.

Mulai pemilih yang belum terdaftar dalam DPS meski memiliki hak pilih, belum memiliki KTP elektronik, pindah domisili, hingga pemilih yang hilang ingatan sehingga harus dicoret dari DPS.

Pendiri Indonesia Voter Initiative for Democracy (IVID) Rikson H. Nababan menjelaskan, hal tersebut terjadi karena ada sejumlah faktor pemicu.

Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara Kemendagri dan KPU terkait penggunaan dasar penyusunan DPS.cKPU tidak menggunakan DP4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilihan) yang diberikan Kemendagri. (*)

 

Komentar

 

Berita Lainnya

Senin, 24 September 2018, 21:32 WIB

Timses: Jokowi Hanya akan Kampanye Saat Hari Libur





Senin, 24 September 2018, 12:20 WIB

Ma'ruf Amin Dapat Dukungan dari Habib Muda