Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 20 Juli 2018

 

 

Kasus Internal Partai Hanura, Kemenko Polhukam Bantah Intervensi KPU

TK / Politik / Kamis, 12 Juli 2018, 11:43 WIB

Menko Polhukam Wiranto dan Oesman Sapta Odang | foto: istimewa

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) membantah tuduhan DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) yang menyebut bahwa Menko Polhukam Wiranto telah mengintervensi KPU dan PTUN.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Jhoni Ginting, mengungkapkan bahwa sehubungan dengan implementasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015, Kemenko Polhukam dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan mengundang Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

"Kemenko Polhukam menyesalkan pernyataan dari pengurus Partai Hanura yang intinya menuduh Menko Polhukam telah mengintervensi keputusan KPU melalui rapat pada tanggal 5 Juli 2018," kata Jhoni dalam keterangan resmi yang diterima Detak.Co, Kamis (12/7/2018).

Jhoni menjelaskan, Rakortas yang digelar pada 5 Juli 2018 dilakukan dalam rangka implementasi dari tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik yakni melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan tindak lanjut pasca putusan PTUN atas gugatan terhadap SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018.

Ia pun pernah memanggil Ketua KPU Arief Budiman, pihak MA, dan Kemenkumham di Kantornya untuk membicarakan sengketa Partai Hanura yang akan berlaga dalam kontestasi Pemilu 2019 pada Kamis (5/7) lalu.

Jhoni mengatakan bahwa rapat koordinasi terbatas (Rakortas) saat itu digelar semata-mata untuk mencarikan solusi agar konflik Hanura dapat diselesaikan dengan baik karena dianggap bisa mengganggu kelancaran Pemilu 2019.

"Konflik internal Partai Hanura memeiliki potensi kerawanan keamanan dan dapat menyebabkan terhambatnya aspirasi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak pada Indeks Demokrasi Indonesia, karenanya harus dilakukan koordinasi," ujarnya.

Melihat hal itu, Jhoni menegaskan bahwa tuduhan pengurus Partai Hanura tersebut tak dibenarkan dan tak memiliki dasar yang kuat. Ia juga mengimbau agar para elit Hanura yang berkonflik dapat patuh terhadap putusan hukum yang berlaku.

"Jadi Rakortas itu semata-mata ingin membuat tahapan pemilu berjalan lancar, termausk membahas tindka lanjut terkait putusan PTUN terkait Partai Hanura, karena Partai Hanura adalah salah satu parpol peserta pemilu," pungkasnya.

Diketahui, Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Hanura Petrus Selestinus yang menyoroti rakortas Wiranto bersama KPU hingga MA pada 5 Juli itu sebagai pertemuan 'terlarang' dan telah memberikan noda hitam di Kabinet Kerja Jokowi.

"Pertemuan 'terlarang' Wiranto dengan pejabat KPU dan Mahkamah Agung membuat 'noda hitam' dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya.

Pertemuan itu, kata Petrus, melanggar UU Administrasi Pemerintahan dalam tiga kategori, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Sebelumnya, KPU akan menerima pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Pemilu 2019 dari Hanura kubu Ketua Umum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan SK kepengurusan Hanura yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan demikian, Daryatmo dan Sarifuddin Suding yang merupakan rival Oso-Herry Lontung dalam sengketa internal Hanura, tidak dapat mendaftarkan bakal caleg atas nama Hanura. 

SK Menkumham yang dimaksud Hasyim yakni surat bernomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018. Dalam surat itu termaktub bahwa Menkumham Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Hanura dengan ketua umum Oso dan Sekjen Herry Lontung Siregar. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya




Sabtu, 14 Juli 2018, 00:47 WIB

Ini Jumlah DPS dan TPS Pemilu 2019