Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 19 Desember 2018

 

 

Ketua DPR Terima Laporan Penyimpangan Pelabuhan Tanjung Priok dari BPK

EP / Parlemen / Rabu, 26 September 2018, 12:28 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, dan Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan keterangan pers usai menerima hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok | Foto: istimewa

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya pada PT. Pelindo II (persero) dan instansi terkait lainnya.

BPK menyimpulkan terdapat berbagai penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 335,59 miliar dan 46.530,45 ribu dolar Amerika Serikat (ekuivalen Rp 697,16 miliar) dengan total keseluruhan mencapai Rp 1,032 triliun.

Selain itu, ditemukan pula potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 440,211 miliar.

“Laporan hasil investigatif ini saya terima secara resmi dari BPK. Selanjutnya, akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diserahkan kepada Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II nantinya akan menyerahkan laporan hasil investigatif BPK kepada para penegak hukum seperti KPK, kepolisian maupun kejaksaan,” ujar Ketua DPR RI usai menerima Ketua BPK dan jajarannya di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi, Auditor Utama Investigasi BPK RI I Nyoman Wara, Sekretaris Jenderal BPK RI Bahtiar Arif, Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menyampaikan berbagai penyimpangan yang ditemukan BPK. Pertama, penyimpangan dalam penganggaran, yaitu tidak adanya sinkronisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Kedua, penyimpangan dalam perencanaan berupa pekerjaan survei investigasi dan desain oleh PT. LAPI ITB. Ketiga, penyimpangan dalam pekerjaan redesain oleh PT. LAPI ITB. 

“Keempat, penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pembangunan Perumahan. Kelima, penyimpangan dalam pengawasan atas pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I oleh PT Haskoning Indonesia. Keenam, penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kv oleh PT Hutama Karya,” papar Bamsoet.

Ia berharap laporan investigatif BPK tersebut tidak hanya menjadi tumpukan buku. Laporan investigatif BPK harus segera ditindaklanjuti, sehingga ada kepastian dan penegakan hukum.

“KPK, kepolisian maupun kejaksaan harus menindaklanjuti dengan serius berbagai temuan penyimpangan yang diperoleh oleh BPK. Laporan investigatif ini juga bisa dijadikan pintu masuk bagi penegak hukum untuk membersihkan BUMN dari praktik KKN," tandas Bamsoet.

Sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2017-2018, BPK juga telah menyerahkan tiga Hasil Pemeriksaan Investigatif lainnya menyangkut PT Pelindo II.

Pertama, perpanjangan kerja sama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II sebesar Rp 4,08 triliun.

Kedua, perpanjangan kerja sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar 139,06 juta dolar AS ekuivalen Rp 1,86 triliun.

Ketiga, pembiayaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan indikasi kerugian negara pada PT Pelindo II sebesar 54,75 dolar AS ekuivalen Rp 741,75 miliar.

“Jika ditotal dengan laporan investigatif terakhir yang baru disampaikan, total indikasi kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp 8,18 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. KPK, kepolisian, maupun kejaksaaan harus serius menangani ini. Jika tidak, rakyat yang akan menuntut pertanggungjawabannya," pungkas Bamsoet. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Selasa, 18 Desember 2018, 21:14 WIB

Ketua DPR: Wartawan Harus Berkembang



Selasa, 18 Desember 2018, 13:48 WIB

Komisi X Optimis Sulsel Datangkan 250 Ribu Wisatawan