Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 25 Mei 2018

 

 

Ketum Muhammadiyah: Kalimat Toyyibah Bukan untuk Dikorupsi Jadi Alat Politik

Nasional / Minggu, 25 Februari 2018, 16:47 WIB

JAKARTA - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritisi bergesernya pemahaman kalimat toyyibah takbir "Allahu Akbar" yang digunakan untuk kegiatan politik. Haidar meminta agar praktik tersebut dihentikan karena bukan pada tempatnya.

"Allahu akbar adalah kalimat toyyibah, kalimat yang tinggi dan agung, bukan untuk dikorupsi menjadi alat politik atau alat untuk meraih kepentingan sendiri dan kelompok," kata Haedar di Forum Diskusi Persatuan Mahasiswa Indonesia di The University of Queensland (UQISA), Rabu (21/2).

Menurut Haedar, muslim yang baik merupakan muslim yang berilmu dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bukan yang sedikit-sedikit meneriakkan "Allahu Akbar" untuk sesuatu yang sebenarnya sangat politis dan tidak religius.

Haedar menambahkan, paham radikal atau ekstrem yang saat ini marak tidak hanya di lingkungan umat beragama atau karena paham agama tertentu, apalagi hanya ditujukan pada Islam dan umat Islam.

Ia mengatakan, paham radikalisme merupakan ideologi non agama seperti komumisme, liberalisme, sekularisme, nasionalisme, dan lainnya. Radikalisme juga sering tumbuh berkaitan dengan pandangan serta situasi politik dan ekonomi tertentu yang memicu orang untuk bertindak radikal.

Haedar mengatakan, pandangan radikal atau ekstrem juga sering terjadi karena adanya bias pemahaman. Radikal tidak hanya pada agama, namun juga bisa disebabkan faktor sosial, ekonomi, dan lainnya. Fenomena ini pula yang menurutnya membuat posisi Muhammadiyah, NU, dan mayoritas Muslim Indonesia yang moderat menjadi sangat penting serta perlu memperkuat posisi Muslim moderat di masyarakat.

Ia menilai, deradikalisasi adalah usaha untuk mengubah pihak radikal dengan cara yang juga radikal. Ia merasa pendekatan ini kurang pas, terutama untuk jangka panjang, karenanya Muhammadiyah mengedepankan moderasi.

Haedar mengatakan aspek krusial lain yang dilihat Muhammadiyah adalah penegakan hukum. Masyarakat akan terus memantau bagaimana aparat, sebagai representasi negara, memperlakukan pihak-pihak yang dipersepsi melakukan hal yang sama. (ENA)

Komentar

 

Berita Lainnya