Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 17 Desember 2018

 

 

Komisi III Tetapkan 7 Komisioner LPSK

TK / Parlemen / Kamis, 06 Desember 2018, 10:19 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa | foto: istimewa

JAKARTA - Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018 – 2023.

Ketujuh nama itu didapatkan setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 14 calon komisioner selama 2 hari.

“Berdasarkan keputusan Komisi III DPR RI telah disepakati tujuh nama yang terpilih, terlepas dari kekurangan dan kelebihan,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (5/12/2018).

Ketujuh komisioner yang terpilih ialah  Hasto Atmojo Suroyo, Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar,  Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Desmond mengatakan, mereka dipilih berdasarkan pemahamannya yang komprehensif terhadap tupoksi LPSK.

Menurutnya, LPSK harus mempunyai keberanian untuk melindungi keselamatan saksi dan korban, bahkan sejak proses proses peradilan pidana.

“LPSK wajahnya  harus mampu memberikan rasa aman kepada saksi dan korban untuk melindungi akibat dari kesaksiannya. LPSK juga harus mampu mengontrol penegakkan hukum yang tidak benar sehingga saksi dan korban merasa terlindungi oleh hukum, itulah standar kami dalam memilih,” jelas Desmond.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya dari ketujuh nama tersebut tidak memenuhi dua dari enam unsur kriteria Komisioner LPSK. Kedua unsur itu adalah Kejaksaan dan Kementerian Hukum.  

“Bahwa komposisi Komisioner LPSK itu mewakili Kepolisian, Kemenkum HAM, Kejaksaan, Akademisi, Advokat dan LSM. Tetapi unsur eks Kejaksaan dan Kemenkum HAM yang dikirim Pansel kesini tidak ada,” ujar Arsul.

Kendati demikian, Arsul menjamin kurangnya dua unsur tersebut tidak akan mengganggu kinerja Komisioner LPSK yang baru.

“Saya harap tidak akan mengganggu karena itu merupakan posisi ideal, bukan keharusan. Kita harus berprasangka baik juga ke pansel. Bisa saja mereka tidak kirimkan dua unsur itu karena memang tiada ada yang qualified atau tidak ada pelamarnya,” tuturnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Sabtu, 15 Desember 2018, 19:26 WIB

Palestina Jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen



Sabtu, 15 Desember 2018, 19:24 WIB

Ketua DPR Kutuk Keras Pengeroyokan kepada Anggota TNI



Sabtu, 15 Desember 2018, 10:27 WIB

RUU Masyarakat Hukum Adat Didorong Segera Selesai



Sabtu, 15 Desember 2018, 10:25 WIB

Komisi X DPR: Hentikan Hoaks dengan Tradisi Literasi