Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 19 April 2019

 

 

Komisi V: Harus Ada Political Will Tangani Banjir Ambon

TK / Parlemen / Sabtu, 09 Februari 2019, 10:53 WIB

Anggota Komisi V DPR RI Unais Ali Hisyam | foto: istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Unais Ali Hisyam menegaskan, harus ada political will dari pemerintah dalam menangani banjir di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Pasalnya, hampir setiap tahunnya Ambon selalu dilanda banjir. Menurutnya, desain dalam distribusi air di Ambon harus dibenahi dan diubah, sehingga aliran air bisa lebih lancar. Termasuk pembenahan di sektor hulu sungai pun harus mendapat perhatian.

“Desain ini harus diubah, karena ini desain untuk banjir 50 tahunan. Sedangkan banjir ini 1 tahunan, otomatis perlu diubah. Konsekuensi memang ke besaran anggaran. Ini tinggal political will, mana yang akan menjadi prioritas, karena anggaran kita juga terbatas,” kata Unais di sela-sela peninjauan infastruktur pengendali banjir Sungai Way Lela bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Ambon, Maluku, Rabu (06/2/2019).

Unais menilai, dengan desain saluran distribusi air untuk 50 tahunan, jika kemudian ada anomali cuaca yang menyebabkan banjir 1 tahunan, maka sungai tidak akan bisa menampung debit air yang semakin tinggi.

Jika desain sudah dibenahi, seperti memaksimalkan serapan dan aliran air, ia yakin tidak akan terjadi banjir. Namun di sisi lain, ia menekankan agar sektor hulu juga turut dibenahi.

“Jika penanganan dari hulu sudah bagus, dan hulu itu misalnya hutan tidak digunduli, kemudian serapannya diperbaiki supaya air terserap, pasti tidak akan terjadi banjir. Tentu perlu ada koordinasi lintas kementerian, seperti misalnya dengan Kementerian Kehutanan. Revitalisasi hutan kita butuh waktu bertahun-tahun, sehingga harus ada penyiapan itu. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ketika air itu diserap di hulunya, maka tidak akan banjir,” optimis legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua. Menurutnya, banjir di Ambon merupakan hal yang mendesak untuk segera ditangani.

Pasalnya banjir ini mengancam keselamatan masyarakat Ambon. Ia pun setuju jika penanganan banjir ini dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan pelibatan komponen-komponen lain yang bisa menangani berbagai sisi.

“Secara mendasar, (penanganan banjir) itu adalah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tapi penanganan ini kita harapkan secara holistik secara baik, maka memerlukan pelibatan komponen lain. Jadi konsep kerja sama itu perlu kita dukung, sehingga kemudian dapat menuntaskan segala hal,” ujarnya.

Abubakar menambahkan, sinergi itu dapat dilakukan antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PUPR tidak harus melihat penanganan ini secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan penanganan secara sinergis.

“Bicara soal hutan ada KLHK bisa tampil untuk menangani soal hutan, lingkungan sekitar aliran sungai, dan lainnya. Sehingga ada sinergi antar komponen terkait,” dorongnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Apriady Mangiwa memaparkan, Kota Ambon dilalui oleh 5 sungai dengan tingkat kemiringan lahan yang curam, sehingga perlu penanganan mulai dari hulu hingga ke hilir agar tidak banjir.

Kepala Balai Wilayah Sungai XVI Kota Ambon Hariyono Utomo menambahkan, upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir melalui restorasi Sungai Way Lela, diantaranya dengan membuat check dam, penguatan tebing, dan penataan daerah sempadan.

Diketahui, setiap tahunnya di Kota Ambon kerap terjadi banjir. Bahkan pada tahun 2017 lalu, banjir merendam ratusan rumah yang berada di daerah bantaran sungai. Ketinggian air mencapai 1 meter.

Kondisi terparah terjadi di kawasan Batu Merah, Batu Gaja, Waiheru, Galala, dan sejumlah kawasan lainnya. Selain rumah, jalanan di Ambon, seperti kawasan AY Patty, Sam Ratulangi, Jalan Jenderal Sudirman dan lainnya ikut terendam. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya


Kamis, 18 April 2019, 10:35 WIB

Ketua DPR Minta Semua Pihak Hormati Hasil Pemilu




Selasa, 16 April 2019, 15:39 WIB

DPR Undang Parlemen Asing Saksikan Pemilu