Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Sabtu, 20 Oktober 2018

 

 

Komisi VI DPR: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh pada Industri Semen

EP / Parlemen / Jumat, 20 Juli 2018, 20:35 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana | Foto: istimewa

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan pertumbuhan ekonomi yang hanya lima persen dapat berpengaruh terhadap lemahnya pertumbuhan industri semen Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Akibat lemahnya pertumbuhan itu, industri semen Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia.

“Untuk mengatasi masalah ini kuncinya ada di pertumbuhan ekonomi. Karena itu kita menghimbau kepada pemerintah, investasi semen harus dibatasi dalam arti disesuaikan dengan permintaan, kalau permintaan atau kebutuhannya kecil, maka investasi harus ditutup,” paparnya.

Lebih lanjut legislator dari Dapil Jawa Timur ini berpendapat lemahnya industri semen Indonesia juga diakibatkan oleh banyaknya serbuan pihak asing yang menjual semen di luar harga normal.

“Pemerintah bilang semen asing mengikuti standar yang sama, tapi kan tidak dalam level yang sama karena semen Indonesia yang lebih dulu dikenakan bunga bank yang besar dan dengan gaji SDM standar Indonesia. Sementara indutri semen asing yang ada di Indonesia membayar gaji karyawannya di luar standar, oleh karena itu mereka menjual semen di luar harga normal. Ini harus diperiksa,” tegasnya.

Seperti yang diketahui dengan meningkatnya kebutuhan semen, membuat produsen semen di Tanah Air terus meningkatkan produksinya. Apalagi sejak tahun 2017, pembangunan infrastruktur baik dari pusat maupun daerah terus digenjot.

Sementara itu Indonesia hanya memiliki 2 perusahaan yang milik Negara, salah satunya Semen Indonesia yang menaungi Semen Gresik, Semen Padang dan Semen Tonasa.

“Meningkatnya kebutuhan semen tidak didukung dengan meningkatnya produksi, dan kesempatan itu yang dimanfaatkan oleh pihak asing,” pungkasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya




Jumat, 19 Oktober 2018, 12:54 WIB

Komisi II: Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik