Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Sabtu, 16 Februari 2019

 

 

Komisi VI: Regulasi Pajak Pembuatan Kapal Dalam Negeri Harus Dipotong

TK / Parlemen / Kamis, 06 Desember 2018, 10:10 WIB

Anggota Komisi VI Hamdhani | foto: istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi VI Hamdhani menilai penerapan pajak yang besar bagi industri pembuatan kapal dalam negeri dapat menghambat kinerja PT. Pertamina.

Hamdhani menilai regulasi tersebut harus dipotong yang tujuan untuk mempermudah angkutan-angkutan yang dibutuhkan pertamina.

“Pembuatan kapal dalam negeri sendiri banyak sekali aturan pajaknya sehingga regulasi-regulasi seperti ini harus kita potong supaya nanti mempermudah angkutan yang dibutuhkan pertamina karena kendala seperti ini adalah kesulitan,” ujar Hamdhani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, Direktur Pertamina dan Direktur PT. Perkebunan Nusantara III di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/12/18).

Lanjut Hamdhani, sementara itu pembelian kapal impor dari luar negeri tidak dikenakan biaya pajak sehingga banyak industri dalam negeri yang lebih memilih mendatangkan kapal secara impor dibandingkan dengan kapal produksi dari dalam negeri.

“Kapal Impor dari luar negeri tidak dikenakan biaya pajak padahal industri kita mampu untuk membuat kapal namun karena besarnya biaya pajak mereka lebih memilih mendatangkan kapal secara impor sehingga nanti kedepannya pengusaha-pengusaha kita juga mampu menyediakan kapal-kapal untuk pertamina,” paparnya.

Hamdhani mendesak kepada PT. Krakatau Steel untuk bisa memberikan suatu nilai tambah bagi pembuatan-pembuatan kapal yang ada di Indonesia.

“Kami mendesak PT. Krakatau Steel yang spesialis membangun plat-plat baja untuk kapal, agar bisa memberikan suatu nilai tambah bagi pembuatan kapal di Indonesia. Walaupun sayangnya pajak kita terlalu ketat, untuk itu Komisi VI harus menindak lanjuti masalah ini,” pungkasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Jumat, 15 Februari 2019, 10:47 WIB

Komisi I Terima Perkenalan Dubes Jerman




Jumat, 15 Februari 2019, 10:44 WIB

DPR Dorong APA Fokus Pembangunan Manusia