Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 19 Oktober 2018

 

 

Mendagri: Kepala Daerah Terjerat Korupsi Harus Jadi Warning Bagi yang Baru Terpilih

TK / Nasional / Kamis, 11 Oktober 2018, 10:07 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo | Foto: istimewa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan masih terjadinya operasi tangkap tangan yang menjerat para kepala daerah.

"Harusnya, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi jadi warning bagi kepala daerah yang lain. Khususnya, bagi kepala daerah yang baru dilantik. Sehingga mereka tidak jatuh dan terjerat kasus yang sama," ujar Tjahjo saat diwawancarai para wartawan di sela-sela pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Tjahjo sendiri mengaku prihatin sampai saat ini masih ada  kepala daerah yang kena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia minta, kasus kepala daerah terjaring operasi OTT dijadikan warning. Terutama bagi kepala daerah yang baru terpilih.

"Ini warning," kata Tjahjo.

Tjahjo pun kemudian bercerita tentang inisiatifnya mengajak para gubernur yang baru dilantik Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan KPK.

:Di KPK, para kepala daerah diberi pemahaman utuh dan rinci tentang area rawan korupsi dan tentang segala hal yang terkait dengan pencegahan korupsi," sambungnya.

Ia berharap, langkahnya membawa para kepala daerah yang baru dilantik berdiskusi dengan pimpinan KPK bisa memberi efek positif. Terutama dalam membangun semangat serta komitmen anti korupsi di daerah. 

"Teman-teman gubernur yang baru dilantik oleh Bapak Presiden, kemari  kami ajak untuk ketemu KPK. Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain," jelas Tjahjo.

Tjahjo juga menjelaskan tentang kasus yang menjerat Bupati Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, kementeriannya telah mengambil langkah menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati.

Langkah ini semata untuk menjamin agar roda pemerintahan di Pasuruan tetap berjalan normal. Pertimbangannya memang karena Bupati Pasuruan telah berstatus tersangka dan sudah ditahan KPK.

"Untuk Malang karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyelidikan walaupun statusnya tersangka yang masih belum kami tunjuk Plt- nya sampai nanti dengan proses penyelidikannya sampai dimana," kata Tjahjo. 

Tjahjo sendiri mengaku sedih dengan masih banyaknya kepala daerah yang kena jerat kasus korupsi. Terlebih dari tahun ke tahun, kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat.

Padahal, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. Komisi anti rasuah pun aktif memberikan supervisi. Mestinya, ini jadi perhatian bersama. Khususnya bagi para kepala daerah. 

"Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya terus ditingkatkan. Memahami area rawan korupsi sudah terus. Seluruh kementerian/ lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya," tandasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya