Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 18 Desember 2018

 

 

Menkeu Apresiasi 60 Tahun Kerjasama Bilateral Dengan Jepang

TK / Nasional / Kamis, 11 Oktober 2018, 11:39 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam semintar yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mengangkat tema 'How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructures Promoting Intraregional Connectivity' di Ayodya Hotel, Bali, pada Kamis (11/10/2018). | Foto: dok. Kemenkeu

BALI - Dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mengangkat tema 'How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructures Promoting Intraregional Connectivity' Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka dengan mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk membahas pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Pada tahun 2030 dunia diperkirakan akan menghadapi dampak terhadap lingkungan atas pembangunan industri yang sangat besar.

“Berbicara tentang infrastruktur yang ramah lingkungan membawa kita pada dua tujuan akhir yang berkaitan, yaitu membuat negara makmur namun tetap dapat mengatasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan,” ujar Menkeu di Ayodya Hotel, Bali, pada Kamis (11/10/2018).

Infrastruktur merupakan pondasi dari pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pada saat yang sama tidak mungkin pemerintah dapat mengkompensasi perkembangan ekonomi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengorbankan masa depan generasi muda.

“Indonesia sendiri telah mengutamakan lingkungan dan perubahan iklim pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019,” kata Menkeu.

Menkeu menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran terkait perubahan iklim yang terus ditingkatkan.

Tahun 2016 sebesar Rp73,2 triliun, tahun 2017 sebesar Rp81,8 triliun, dan ditingkat dengan tajam di tahun 2018 sebesar Rp121,45 triliun.

Namun demikian, dana APBN saja tidak akan mampu mencukupi. Oleh sebab itu diperlukan investasi dari sektor swasta.

Satu alternatif instrumen keuangan yang telah disiapkan oleh Kemenkeu adalah Green Sukuk. Sejak diluncurkan pada awal tahun, instrumen ini telah menarik banyak investor.

Penempatan dana akan digunakan pada berbagai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi public, bangunan rendah karbon, manajemen air dan sampah, dan ekowisata.

“JBIC telah menjadi partner kerja Indonesia yang strategis. JBIC telah memberikan sebuah kerjasama yang sangat baik terkait kapasitas teknik di bidang pembiayaan infrastruktur,” katanya di acara yang juga memperingati 60 tahun kerjasama Bilateral Indonesia dengan Jepang ini.

JBIC, lanjutnya, telah berkontribusi pada pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia dalam pembangunan pembangkit listrik, kereta api, maupun jalan tol. Pemerintah sangat menghargai komitmen dan perkembangan yang sangat bagus dari proyek-proyek JBIC.

Pemerintah pun akan terus meningkatkan kerjasama ini dan menjadikan JBIC rekan kerja yang penting dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Sebagai penutup, Menkeu mengatakan bahwa tidak akan ada satu jenis pembiayaan ramah lingkungan yang cocok di semua negara.

Setiap kebijakan serta pilihan investasi harus mampu memenuhi kebutuhan negara tersebut.

Dan pada kesempatan ini Menkeu mengharapkan adanya ide-ide inovasi pembiayaan yang mampu membuka berbagai keuntungan dari infrastruktur ramah lingkungan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 18 Desember 2018, 19:04 WIB

Sea World Ancol Luncurkan 10 Akuarium Khusus Ubur-ubur