Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 18 Juni 2018

 

 

Menkeu Optimalkan Kartu Kredit untuk Modernisasi Pembayaran Belanja APBN

Ekonomi / Jumat, 23 Februari 2018, 08:52 WIB

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengoptimalkan penggunaan kartu kredit untuk mendukung modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan belanja APBN. Menkeu berharap kementerian dan lembaga sudah memiliki kartu kredit korporat.

"Sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih `cashless` dan akuntabel," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2).

Menurut Menkeu, kartu kredit itu akan dimanfaatkan mulai Tahun Anggaran 2018 sebagai metode baru dalam pembayaran agar belanja kementerian dan lembaga menjadi lebih transparan dan terpantau oleh publik.

Pelaksanaan pembayaran belanja di setiap kementerian/lembaga (K/L) dengan kartu kredit sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Sri Mulyani menyebutkan tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kartu kredit pemerintah dapat digunakan oleh seluruh K/L untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada seluruh perbankan yang terlibat untuk menjaga sistem keamanannya dengan benar. Bila perlu, kata dia, sistem kartu kredit pemerintah ini bisa membekukan ketika disalah gunakan.

"Karena dulu saya kerja di bank dunia karena suka travelling di seluruh dunia. Begitu kartu kredit dipakai di tempat tidak biasa, lebih dari satu transaksi dibekukan. Saya khawatir kalau tidak ada keamanan seperti itu, takutnya akan disalahgunakan," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan batas saldo kartu kredit pemerintah ini berada di kisaran Rp 50 juta sampai Rp 200 juta.

"Plafonnya tadi itu kan satker kan ada yang kecil dan besar. Plafon berkisar Rp 50-Rp 200 juta, kalau satker yang besar ya besar. Nah nanti kalau sudah habis berarti kan ditagihkan di Kemenkeu, kemudian diisi lagi," kata Marwanto.

Pada tahap uji coba yang dilakukan sampai Maret 2018 akan diterbitkan kartu kredit pemerintah untuk 500 satker. Dan yang memegang kartu kredit tersebut dipegang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Untuk mendorong penggunaan kartu kredit untuk belanja operasional dan belanja perjalanan dinas pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. (ENA)

Komentar

 

Berita Lainnya