Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 15 Agustus 2018

 

 

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana: UU MD3 Tetap Sah Meski Tak Diteken Presiden

ENA / Nasional / Rabu, 14 Maret 2018, 22:24 WIB

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana | Foto: Antara

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau MD3 tetap sah meski Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya. UU MD3 telah disahkan di tingkat paripurna parlemen dan mulai berlaku hari ini, Rabu (15/3).

Menurut Denny, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (antara DPR dan pemerintah), tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.

"Kemenkumham wajib mengurus penomoran UU meski tak ada tanda tangan dari presiden. Itu sudah diatur dalam UU No 12/2011," kata Denny, Rabu (15/3).

Denny mengatakan ada dua opsi lain yang bisa diambil dalam urusan legislasi UU MD3 selain memilih untuk tidak menandatangani. Opsi tersebut yaitu aturan di pasal 20 ayat 2 UUD 1945 soal persetujuan antara pemerintah dan DPR dan di pasal 22 UUD 1945 soal opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Tiga-tiganya konstitusional," uajrnya..

Presiden Jokowi hingga 30 hari sejak UU MD3 diketok parlemen tak kunjung menandatangani hasil revisi undang-undang. Jokowi mengaku masih ingin meminta pandangan pakar terkait sejumlah pasal yang dinilai meresahkan masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sempat menyebut Presiden Jokowi kaget dengan revisi UU MD3 yang disahkan DPR. Jokowi, kata Yasonna, juga tidak akan menandatanganinya. Ada sejumlah pasal yang dipersoalkan pemerintah dalam revisi UU MD3. Salah satunya terkait dengan kriminalisasi terhadap penghina martabat anggota DPR.

Pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR dan pemerintah menuai protes dari sejumlah kalangan karena sejumlah pasal yang dinilai memperluas kewenangan DPR dan mengancam kebebasan berpendapat. Pasal-pasal yang mendapat sorotan adalah Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, dan Pasal 245 tentang hak imunitas anggota dewan. (*)

 

Komentar

 

Berita Lainnya




Rabu, 15 Agustus 2018, 13:37 WIB

Sandiaga Uno Kunjungi Korban Gempa Lombok