Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 12 Desember 2018

 

 

Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

TK / Nasional / Sabtu, 14 Juli 2018, 12:32 WIB

Anggota DKPP Muhammad | Foto: istimewa

JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad mengatakan jajarannya menerima sekitar 400 sampai 500 laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.  

"Data terakhir bertamah, hampir 400 sampai 500 laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk ke DKPP. Kebanyakan pelapor kecewa terhadap KPU dan Bawaslu kemudian melaporkan ke DKPP," kata Muhammad saat acara diskusi Kemendagri Media Forum di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (13/7/2018), 

Sebelum melayangkan laporan dugaan pengaduan, kata Muhammad, pelapor juga sudah mendaftarkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, laporan pengaduan kebanyakan dilayangkan pula pasca penetapan kepala daerah pemenang Pilkada, baik yang ditetapkan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu.  

Menurut Muhammad, ratusan laporan dugaan pengaduan itu seolah menunjukkan para kontestan pilkada tak konsisten terhadap slogan "Siap Kalah, Siap Menang".

"Dari situ seolah slogan Siap Kalah dan Siap Menang rupanya tidak seperti kenyataannya. Para kontestan yang kalah pasca penetapan malah menggugat ke MK," ujar Muhammad. 

Mantan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tersebut melanjutkan, tidak semua laporan dugaan tersebut akan disidangkan di DKPP. Jajarannya, imbuh Muhammad, bakal mendalami bukti yang disodorkan pengadu.  

Muhammad berharap, pada pelaksanaan Pemilu di masa mendatang, seluruh penyelenggara bisa meminimalisir tata kelola pemilu yang masih terdapat kelemahannya. 

Lemahnya tata kelola pemilu tersebut, kata Muhammad, rentan menghilangkan hak berpolitik seseorang. Dirinya juga menyebutkan terdapat lima provinsi yang mendapat laporan pengaduan tertinggi. 

Menurut laporan DKPP, lanjut Muhammad, provinsi tersebut yakni, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya


Rabu, 12 Desember 2018, 15:41 WIB

Sandi Undang Jokowi ke Rapimnas APPSI



Rabu, 12 Desember 2018, 15:36 WIB

KPK OTT Bupati Cianjur



Rabu, 12 Desember 2018, 15:25 WIB

Kemendagri Pastikan Tidak Ada DP4 Tambahan