Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 23 Juli 2018

 

 

Pemerintah akan Kerja Keras Percepat Perekaman Pemilih Pemula

TK / Nasional / Selasa, 17 April 2018, 14:04 WIB

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M Eddie | Foto: istimewa

JAKARTA - Pemerintah akan bekerja keras mempercepat pendataan atau perekaman data pemilih, terutama pemilih pemula.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan pengurusan layanan data kependudukan. Layanan harus selesai dalam satu jam. Namun memang itu harus didukung sarana dan prasarana. 

"Untuk percepatan untuk pendataan pemilih sekarang sudah ada Permendagri, dari situ yang harus diperbaiki kan sarana dan prasarana. Sekarang Dukcapil sudah cek semua peralatan, koordinasi kepada PLN agar tak ada pemutusan aliran listrik di kantor-kantor untuk mengejar pencetakan termasuk alat-alat cetak dicek ulang lagi," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M Eddie di Jakarta, Senin (16/4/2018). 

Tidak hanya itu kata dia, untuk mempercepat proses,  telah ditambah jam kerja. Mendagri, juga telah menginstruksikan agar dibuka layanan pada hari libur. Tapi masyarakat juga pro aktif melapor. Misalnya jika ia pindah alamat dan lain-lain. Atau ketika ada warga yang meninggal. 

"Pemilih potensial kan pemilih pemula tuh, sekarang belum 17 tahun tapi sebelum hari H, dia sudah 17 tahun. Perekaman kan 17 tahun harusnya, untuk itu Dukcapil sudah informasikan untuk yang 16 tahun segera merekam. Bahkan KTP anak muncul sekarang untuk antisipasi perekaman-perekaman tadi," ujar Arief. 

Ia menghimbau, para pemilih pemula juga aktif mendatangi Dukcapil. Sehingga ketika tiba pemungutan suara, telah terdata. Dengan begitu hak pilihnya terjamin. Intinya sekarang bagi pemilih pemula yang nanti punya hak pilih di Pilkada serentak 2018, sudah bisa merekam. 

"Ya mereka mau rekam silakan. Untuk pemilih pemula sekarang bisa merekam. Ketika merekam kan Dukcapil punya data lengkap dari KK, ada surat keterangan, nah itu dimasukkan ke daerah warga masing-masing, untuk yang di bawa ke TPS sudah masing-masing namanya tidak global lagi," tuturnya.

Surat keterangan sendiri menurut Arief, dikeluarkan setelah yang warga bersangkutan telah merekam. Ini agar data terjamin. Jangan sampai asal muncul Suket.

"Sekarang saja sudah muncul masalah nih ketika Arief orang Semarang misalnya, kerja di Jakarta baru lima tahun, otomatis tempat tinggal di kost, ketika ada petugas Pantarlih datang ditanya siapa yang tinggal, kan nama saya tercantum. Tapi kan belum ada nomor KTP dan NIK karena saya enggak lapor," jelas Arief.

Ini yang kemudian kata dia, muncul masalah data pemilih ganda seperti yang diungkap KPU. Misalnya di DPS tercatat, sementara di DP4 milik Kemendagri tak terdata. 

"Kalau Pilkada kan enggak boleh milih walau aku sudah tinggal 5 tahun karena belum cabut surat dari Bandung. Bisa jadi orang belum cabut tapi merekam, dua kasus. Jadi tumpuk-tumpuk itu. Untuk menjaga itu kita enggak bisa ngeluarin suket," ucap Arief.

Tapi lain ceritanya kata Arief, jika orang itu telah merekam. Suket itu baru dikeluarkan jika yang bersangkutan telah merekam datanya. Jadi sulit mengeluarkan suket, untuk warga yang belum merekam. 

"Kita ingin beri data yang valid dan tak menimbulkan masalah," ujarnya.

Mengenai usulan Perppu data pemilih seperti yang diajukan Komnas HAM, menurut Arief, prosesnya tak semudah itu. Dan kondisi saat ini belum begitu mendesak. Apalagi Perppu ini membutuhkan kajian yang mendalam. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya