Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 18 November 2018

 

 

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Terburu-buru Sahkan RUU KUHP

NG / Hukum / Selasa, 13 Maret 2018, 20:59 WIB

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Istimewa

JAKARTA - Ketua SETARA Institute Hendardi menilai masih banyak pasal-pasal yang perlu dicermati dan disempurnakan dalam RUU KUHP, sehingga jangan sampai terburu-buru disahkan.

Pertemuan Presiden-Tim Perumus RUU KUHP DPR pada Jumat (9/3) lalu tidak boleh menegasikan aspirasi publik yang menganggap bahwa RUU KUHP itu masih banyak persoalan.

“Masalahnya bukan pada Tim Perumus, tapi pada DPR dan Pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dan terencana membahasnya secara partisipatif,” katanya, Senin (12/3).

Alih-alih menangkap aspirasi publik kata Hendardi, pemerintah dan DPR tampak tidak konsisten dalam menjaga amanat konstitusional dengan tidak mematuhi putusan MK terkait materi penghinaan Presiden/Wakil Presiden, penodaan agama, dll.

Para pembentuk UU dinilai Hendardi, cenderung memilih waktu pembahasan yang sarat dengan event politik, sehingga perdebatan publik terkait RUU terjebak pada politisasi dibanding dengan mengajukan argumen akademik.

“Membahas RUU semacam KUHP ini memerlukan kemewahan waktu dan kejernihan pikiran, sehingga diperoleh kesepakatan yang genuine,” ujarnya.

Karena itu, rencana pengesahan pada April 2018 adalah tindakan yang terburu-buru. Tidak ada alasan memaksa untuk mempercepat pengesahan RUU KUHP karena semua jenis kejahatan telah memiliki aturan dan mekanisme hukuman.

“Jika pun ada tindakan yang belum diatur, dalam hukum dan pada diri hakim terdapat cara menemukan hukum (rechtvinding). Ketergesa-gesaan rencana pengesahan di tengah masih banyaknya kontroversi dalam sejumlah isu, hanya memperkuat dugaan bahwa terdapat aneka kepentingan yang diselundupkan,” kata Hendardi. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya