Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 17 Februari 2019

 

 

Pemilu 2019: Mendagri Tjahjo Minta Humas ASN Sosialisasi agar Warga Datang ke TPS

TK / Nasional / Senin, 11 Februari 2019, 12:45 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) di Jakarta, Kamis (07/02/2019). | foto: istimewa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta humas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah melakukan sosialisasi agar warga menggunakan hak pilih di Pemilu 2019. 

Mendagri Tjahjo juga berpesan, Humas ASN harus bisa menjadi juru bicara pemerintah pusat maupun daerah.

"Ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun prisiden, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Tjahjo di sela Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Tjahjo mengatakan, tugas humas lainnya adalah melakukan sosialisasi agar warga memakai hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilpres 2019. Dia menegaskan ASN juga tak boleh berkampanye di medsos.

"Tugas humas menyampaikan hak suara dijaga WNI untuk bisa hadir di TPS, di tingkat partisipasi, sangat penting mementingkan proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam Rakornas bidang kehumasan dan hukum ini, terdapat 514 humas dan 34 biro humas Indonesia di tingkat provinsi.

Selain itu, Tjahjo berpesan kepada biro hukum agar memberikan masukan untuk kepala daerah terkait APBD.

"Dengan biro hukum harus memberikan masukan yang detail, baik diminta maupun tidak diminta, kepada pengguna anggaran khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup. Jadi, siapa pun wali kota, bupati, dan gubernur, harus diberi masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib," jelasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya




Minggu, 17 Februari 2019, 11:18 WIB

2.900 Personel Polri Siap Amankan Debat Capres Kedua