Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 16 Desember 2018

 

 

Penerapan 30 Persen Keterwakilan Perempuan Merupakan Strategi Pencapaian kesetaraan Gender

EP / Parlemen / Rabu, 14 Maret 2018, 16:39 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka perayaan International Women's Day 2018 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018). | Foto: istimewa

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa Indonesia telah merumuskan dan menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan peran kaum perempuan.

Salah satunya dengan memperkenalkan sistem yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.

"DPR juga telah membentuk Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia untuk mempromosikan serta mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender," ujar Bamsoet saat membuka perayaan International Women's Day 2018 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Bamsoet menjelaskan, DPR dalam menjalankan fungsi legislasi juga turut melindungi kaum perempuan. Diantaranya dalam pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan perlunya pemberdayaan perempuan, serta Undang-Undang tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya menjamin kesehatan reproduksi perempuan.

Tak hanya itu, saat ini DPR juga tengah membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Bagi saya, kesetaraan gender bukanlah isu perempuan semata, melainkan isu sosial dan kemanusiaan dalam artian yang lebih luas. Kesetaraan gender merupakan gerakan global dimana laki-laki dan perempuan harus sama-sama dilibatkan. Meliputi hak manusia yang paling mendasar, yaitu hidup tanpa diskriminasi," ujarnya.

Memeriahkan perayaan International Women's Day kali ini, DPR memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi yang telah menempatkan kaum perempuan terbanyak dalam kabinet pemerintahan.

"Presiden Jokowi telah memberikan tauladan dan kepercayaan bahwa kaum perempuan juga bisa berkarir di eksekutif. 8 Perempuan pilihan Presiden Jokowi di Kabinet Kerja telah membuktikan kinerjanya dalam menempati posisi kementerian yang sangat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," jelas Bamsoet.

Selain kepada Presiden Jokowi, DPR RI juga memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani Sebagai Wanita paling berpengaruh di Republik Indonesia. Kemudian, kepada DPRD Provinsi Riau karena memiliki jumlah anggota DPRD perempuan terbesar secara nasional.

Sedangkan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Christiany Eugenia Parantu dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mendapatkan penghargaan atas pencapaian mereka sebagai Bupati Perempuan yang terpilih selama dua periode berturut-turut.

"Berbagai penghargaan tersebut merupakan simbol pengakuan dan apresiasi DPR RI kepada orang pribadi, institusi, maupun kepada masyarakat yang telah memberi ruang berkreasi bagi perempuan. Mari terus kita ciptakan dunia yang penuh keadilan dan kesetaraan, terutama kepada kaum perempuan," ujar Bamsoet.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi Keynote Speaker, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf. Para Duta Besar negara sahabat, antara lain Mexico, Canada, Bangladesh, Spanyol, Jordan, Panama, Serbia, Ceko, Yaman, Suriname, Pakistan, Kuwait, Brazil, Hungaria, Norwegia, Jepang, Portugal, Iran, Bulgaria, Colombia, Bosnia, Palestina, Irak, Myanmar, Rusia. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Sabtu, 15 Desember 2018, 19:26 WIB

Palestina Jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen



Sabtu, 15 Desember 2018, 19:24 WIB

Ketua DPR Kutuk Keras Pengeroyokan kepada Anggota TNI



Sabtu, 15 Desember 2018, 10:27 WIB

RUU Masyarakat Hukum Adat Didorong Segera Selesai



Sabtu, 15 Desember 2018, 10:25 WIB

Komisi X DPR: Hentikan Hoaks dengan Tradisi Literasi