Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 23 Juli 2018

 

 

Protes UU MD3, PPP Tak Hadiri Pelantikan Pimpinan Tambahan MPR

ENA / Politik / Senin, 26 Maret 2018, 22:31 WIB

Ilustrasi Sidang Paripurna | Foto: istimewa

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memprotes keras Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. Untuk itu, PPP menyatakan sikap untuk tidak menghadiri alias absen dalam pelantikan pimpinan tambahan MPR pada Senin (26/3).

"Waktu rapat gabungan, kami memberikan nota keberatan tentang pasal MD3 ini. Dan besok pelantikan Pimpinan MPR kami (PPP) tidak akan hadir," tutur Iqbal di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3).

Iqbal salah satu pasal yang membuat PPP menolak adalah pasal Pasal 427a dan huruf c terkait penambahan kursi wakil ketua MPR yang diberikan kepada partai politik (parpol) yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2014, yaitu nomor urut 1, 3 dan 6.

Iqbal menambahkan, PPP tidak melihar urgensi. "Satu pimpinan bisa menambah beban anggaran negara, apalagi tiga. Seandainya kita sepakat ada penambahan, maka ya satu lah (maksimal), jangan sampai tiga," ujarnya.

PPP masih terus berupaya melakukan judicial review agar UU MD3 dapat direvisi. Termasuk sejumlah pasal yang hingga kini menjadi polemik di masyarakat. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya