Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Sabtu, 15 Desember 2018

 

 

Revisi UU MD3, Mahfud MD Sebut DPR Rusak Garis Ketatanegaraan

Politik / Kamis, 15 Februari 2018, 08:03 WIB

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merusak garis-garis ketatanegaraan. Pasalnya DPR telah mencampur aduk problem etik dengampur dan problem hukum setelah mengesahkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Mahfud mengatakan, DPR tidak boleh ikut campur dalam penegakan hukum. Hukum merupakan ranah kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, menurut Mahfud tidak perlu lagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ‎melakukan pelaporan dan memproses hukum, sebab nantinya akan menjadi lembaga penegak hukum.

"Orang dianggap menghina DPR atau apa, itu tidak perlu dewan etik, sudah ada hukumnya KUHP pidana, menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik," kata Mahfud di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/2).

‎Revisi Undang-Undang MD3 diketahui sekaligus mengukuhkan sejumlah pasal yang dinilai membuat DPR kian tak tersentuh. Pasal tersebut di antaranya pasal 245 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana dan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen.

Pada pasal 245 dinyatakan pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana tidak lagi atas seizin presiden namun melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD). Padahal, MK telah menghapus keterlibatan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR. (ENA)

Komentar

 

Berita Lainnya



Sabtu, 10 November 2018, 12:27 WIB

Kenang Bung Tomo, SBY Minta Caleg Demokrat Jaga NKRI



Jumat, 09 November 2018, 18:14 WIB

Soal Politikus Genderuwo, Sandiaga: Emang Ada?