Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 20 Juli 2018

 

 

Sebut Presidential Thresholds Pembunuhan Berencana, Blunder Demokrat dan Gerindra

AD / Politik / Minggu, 08 Juli 2018, 21:14 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik/foto:istimewa

JAKARTA-Ketentuan Presidential Threshold (PT) sebanyak 20 persen suara parlemen atau 25 persen suara nasional masih banyak diperdebatkan. Angka tersebut dianggap terlalu tinggi dan memberikan dampak buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan, adanya PT 20 persen seperti melakukan pembunuhan berencana terhadap sistem demokrasi. Sebab banyak calon-calon potensial gagal maju karena adanya syarat tersebut.

"PT 20 persen bukan cuma dipaksakan tapi juga pembunuhan berencana terhadap sistem demokrasi. Di belakang ada calon (potensial) tapi berhimpit-himpitan karena jalan ujungnya disempitkan," ungkap Rachland di Gado-gado Boplo Jalan Gereja Theresia Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7).

Rachland menegaskan, tingginya PT ini juga disebut akan berdampak buruk bagi partai di pemilihan legislatif (pileg). Sebab partai yang tidak mengusung kadernya sebagai calon di pilpres berpotensi ditinggalkan pemilih.

"Persoalannya dengan adanya PT 20 persen ini partai tidak bisa mengusung calonnya sendiri maka akan ditinggalkan pemilih, berpengaruh dalam Pileg. Jadi ini suatu pembunuhan berencana," tegasnya.

Selain itu partai yang kalah dalam pilpres 2019 akan mengalami kesulitan meraih kemenangan di pilpres 2024. Karena jumlah kursi parlemen yang diraihnya di pileg 2019 akan berkurang.

"Nanti di 2024 partai yang kalah ini akan kalah lagi karena kursinya kurang. Kalau kita bahasakan dengan lebih canggih di mana demokrasi dijauhkan dari nilai etis," terang Rachland.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Ferry Juliantono. Menurutnya PT 20 persen terlalu dipaksakan. Hal itu pula yang membuat aturan itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu (PT) upaya dipaksakan padahal itu argumentasi sudah dibantah, sampai hari ini gugatan ke MK tetap ada," pungkasnya.

Sementara itu argumen dari Wasekjen Demokrat dan Waketum Gerindra dianggap sebuah blunder karena di tempat terpisah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20%-25% dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, merupakan hasil dari produk demokrasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia mengatakan aturan yang telah ditetapkan secara aklamasi di parlemen, jangan dianggap salah.

“Jangan ditarik-tarik seolah-olah presidential threshold 20% itu salah dan sekali lagi ini produk demokrasi yang ada di DPR,” kata Jokowi saat itu.

Jokowi heran kritik terhadap persyaratan ambang batas pencalonan presiden 20%-25% baru disampaikan saat ini. Padahal aturan ini telah diberlakukan dua kali pada pemilu 2009 dan 2014. “Kenapa dulu tidak ramai?” tanya Jokowi.

Jokowi menyatakan presidential threshold 20-25% akan membuat pelaksanaan pemilihan presiden lebih sederhana. Sebaliknya, apabila ambang batas pencalonan presiden sebesar nol persen akan menyebabkan pelaksanaan lebih kompleks karena setiap partai politik dapat mengajukan calon.

Jokowi menegaskan, apabila ada pihak yang tak menyetujui aturan tersebut, dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. "Jadi ya silakan itu dinilai, kalau masih ada yang tidak setuju, kembali lagi bisa ke MK, inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki," katanya. 

Di tempat terpisah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai seluruh partai politik seharusnya dapat menerima ketentuan presidential threshold sebesar 20%-25% dalam UU Pemilu.

Selain Jokowi, Mendagri Tjahjo Kumolo juga pernah mengatakan Partai politik tak seharusnya menolak UU Pemilu setelah disahkan di Paripurna. "Kalau tidak setuju dengan UU itu ya harusnya dibahas di Panja, di Paripurna," kata Tjahjo

Adapun terkait gugatan atas UU Pemilu ke MK, poitikus PDIP itu menilai hanya elemen masyarakat selain partai politik yang dapat mengajukannya. Dia mengatakan, partai politik seharusnya sudah sepakat dan tak perlu mengajukan gugatan ke MK.

"Kalau tidak ya elemen masyarakat yang lain yang bisa mengajukan secara hukum ke MK. Tapi sebagai parpol sudah sepakat di DPR," kata Tjahjo.

Aturan presidential threshold 20%-25% tersebut disetujui menjadi bagian UU Pemilu secara aklamasi oleh 322 dari 539 anggota yang hadir dalam sidang pada 21 Juli 2017. Para anggota dewan ini berasal dari enam fraksi pendukung pemerintah yakni PDIP, Golkar, Hanura, NasDem, PPP dan PKB.

Sementara empat fraksi yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN memilih meninggalkan ruang sidang atau walk out dengan alasan menolak terlibat dalam pengambilan keputusan saat itu(AD)

Komentar

 

Berita Lainnya




Sabtu, 14 Juli 2018, 00:47 WIB

Ini Jumlah DPS dan TPS Pemilu 2019