Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 24 September 2018

 

 

Tegas! 219 ASN Diberhentikan Sementara Terkait Netralitas

AD / Politik / Sabtu, 05 Mei 2018, 05:08 WIB

Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan apel pagi/foto:istimewa

MAKASSAR-Kementerian Dalam Negeri tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis. Hal itu terbukti dengan catatan kementerian pimpinan Menteri Tjahjo Kumolo itu telah memberhentikan sementara 219 ASN karena dinilai tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Sudah 219 pegawai yang diberhentikan sementara di seluruh Indonesia, karena tidak netral,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kemendagri, Soni Sumarsono, di Makassar, Jumat (4/5).

Soni menambahkan tidak hanya ASN yang diberhentikan sementara, saat ini juga terdapat sekira satu juta pegawai memperoleh surat teguran pertama dan kedua karena persoalan yang sama. 

Maka dari itu Soni dengan tegas mengingatkan para ASN agar selalu menjaga netralitas. Menurutnua, Kemendagri tidak akan segan langsung memberhentikan sementara pegawai yang kedapatan menggunakan atribut pasangan calon (paslon) tertentu dan ikut berkampanye.

“Kalau ada pegawai pakai baju kontestan, ikut kampanye, bisa langsung diberhentikan sementara. Saya tanggung jawab,” kata Soni yang kini tengah menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Sejak awal dilantik sebagai penjabat gubernur Sulsel pada 9 April lalu, Soni berkomitmen akan memprioritaskan menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2018. “Yang jelas, sebagaimana arahan pak presiden melalui mendagri, adalah jaga netralitas ASN. Jadi, itu yang paling penting,” tambahnya.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan jika ada ASN terlibat politik praktis dan melanggar netralitas, prosesnya sederhana yaitu dilaporkan ke Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), lalu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Jika dalam persidangan Panwaslu/Bawasalu yang bersangkutan memang dinilai melanggar, kasusnya akan dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“KASN akan memberikan rekomendasi, nanti diberikan sanksi, mulai dari teguran satu, teguran dua, dan terakhir pemecatan,” tuturnya.(*)

Komentar

 

Berita Lainnya


Senin, 24 September 2018, 12:20 WIB

Ma'ruf Amin Dapat Dukungan dari Habib Muda