Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Kamis, 16 Agustus 2018

 

 

Tepis Anjuran Fadli, KPU Kukuh Larang Eks Koruptor Nyaleg

AD / Politik / Jumat, 25 Mei 2018, 00:14 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon/foto:istimewa

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi rencana KPU mengenai larangan mantan napi korupsi menjadi caleg dan calon kepala daerah. Politisi Partai Gerindra menegaskan Peraturan KPU tak boleh melanggar UU.

"Memang kita bisa saja ingin ideal ya. Saya secara pribadi juga gagasan itu sangat bagus. Tapi, di sisi lain kita juga harus mematuhi apa yang diperintahkan undang-undang," ujar Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Rabu(23/5).

Fadli menjelaskan UU tak mengatur soal larangan tersebut. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan juga calon bupati dan gubernur yang bekas narapidana korupsi misalnya itu mencalonkan diri.

"Dalam hal legislatif akhirnya saya kira juga kita tidak ingin ada pelanggaran terhadap undang-undang. Kecuali undang-undangnya direvisi. Tapi, saya kira tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Jadi, jangan melanggar undang-undanglah," kata Fadli.

Meskipun tak disetujui DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap ingin melarang eks narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Aturan itu akan dicantumkan dalam peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif. 

"Soal aturan mantan napi koruptor itu kita tetap. Iya tetap, untuk tidak memperbolehkan," tegas Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di tempat sama.

Pada Selasa (22/5), Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyimpulkan bahwa eks koruptor tetap harus diperbolehkan menjadi caleg pada Pemilu 2019. 

Pramono menyatakan pihaknya sudah mengambil keputusan tersebut dalam rapat pleno, Selasa (22/5) malam, pasca-gelaran RDP dengan Komisi II DPR. 

Pramono  sendiri mengatakan KPU siap menghadapi gugatan terhadap PKPU tentang pencalonan itu di Mahkamah Agung. 

"Ya kita akan siapkan argumen dan penjelas dan lain-lain. Sebab kami senang jika aturan yang kami buat itu, nanti kami akan bisa beradu argumen di forum di MA," paparnya. 

Selain itu, Pramono menyebut proses hukum di MA itu tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Terlebih, masih ada waktu yang cukup sebelum pembukaan pendaftaran caleg pada Agustus. 

"Maka masih ada satu setengah bulan untuk menyelesaikan ini," tutupnya.(*)

 

Komentar

 

Berita Lainnya



Senin, 13 Agustus 2018, 12:51 WIB

Luhut Pastikan Ahok Dukung Jokowi-Ma'ruf