Home Politik Fadli Zon Komentari Pemerintah, Menkeu: Utang untuk Hal Produktif

Fadli Zon Komentari Pemerintah, Menkeu: Utang untuk Hal Produktif

0
SHARE
Plt. Ketua DPR, Fadli Zon | Foto: Antara/Rosa Panggabean

JAKARTA – Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon kembali menyudutkan pemerintah. Kali ini Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menyudutkan pemerintah terkait utang negara.

Dalam akun twitter pribadinya @fadlizon yang diunggah Kamis (4/1), Fadli membandingkan pemerintahan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Fadli mengatakan, jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB.

Menurutnya, selama dua periode berkuasa, pemerintahan SBY hanya menambah utang Rp1.400 triliun. Selain itu, pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014.

“Ini berbeda dgn catatan utang pemerintahan Jokowi, yang selama 3 tahun memimpin, rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen menjadi 28,9 persen,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan jika utang pemerintah dialokasikan untuk hal produktif. Ia mengatakan per Juli 2017 jumlah utang negara tercatat Rp3.780 triliun dan sudah disalurkan dengan baik.

“Utang negara memang naik tapi kami belanjakan untuk yang produktif dan bisa dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senin (4/9).

Sri menambahkan, utang sudah disalurkan ke infrastruktur seperti pembangunan bandara, bendungan, jalan, kereta api hingga perumahan.

Menkeu mengatakan, masyarakat juga merasakan dampak langsung APBN. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), beasiswa Bidik Misi, ruang kelas baru, pembangunan sekolah yang operasinya dibiayai APBN hingga kartu Indonesia pintar (KIP).

Ia menuturkan, terdapat kenaikan di beberapa pos anggaran seperti PKH naik jadi Rp11 triliun dari sebelumnya Rp1,8 triliun. Untuk jaminan kesehatan R 5,6 triliun hingga kenaikan dana untuk bantuan operasional sekolah (BOS).

“Kami menjawab pertanyaan masyarakat yang menganggap kami hoax, seolah pemerintah tidak tau ke mana larinya utang. Kami tahu secara agregat,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here