Home Hukum Indonesia Power dalam Pusaran Suap Dirjen Hubla

Indonesia Power dalam Pusaran Suap Dirjen Hubla

0
SHARE
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono | Foto: Istimewa
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono | Foto: Istimewa

JAKARTA – Kasus dugaan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Tahun Anggaran 2016-2017 yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka ternyata menyeret anak perusahaan PLN, Indonesia Power.

Hal itu mengemuka dari proses penyidikan tersangka Adiputra. Dalam proses penyidikan Adiputra, penyidik KPK memeriksa General Manager Indonesia Power Unit Jasa Pembangkit PLTU Banten 3 Lontar, Daniel Eliawhardhana. Adiputra ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Antonius.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Daniel E, GM Indonesia Power untuk tersangka APK (Adiputra Kurniawan),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Menurut Febri, penyidik mendalami sejumlah hal dari Daniel. Salah satunya terkait proyek pengerukan di Banten.

“Penyidik mendalami sejauh mana pengetahuan saksi terhadap peran APK (Adiputra Kurniawan) terkait dugaan proses pengurusan izin pengerukan di Banten,” ungkap Febri.

Namun, Febri enggan merinci mengenai pengurusan izin pengerukan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun,
Adiputra diduga terlibat dalam proses pengurusan izin pengerukan itu. Ia disinyalir ikut membantu dalam pengurusan izin pengerukan terkait proyek anak perusahaan PLN itu.

“Proyek lokasi pengerukan yang harus kita gali juga informasinya,” ucap Febri.

Proyek pengerukan tersebut berada dalam ruang lingkup kewenangan Antonius selaku Dirjen Hubla. Febri tak memungkiri penelusuran lebih lanjut terkait perizinan itu sejurus dengan proses penyidikan dugaan suap yang diterima Tonny dari Adiputra.

“Yang hari ini kita periksa, kita Gali keterangannya sebagai saksi untuk indikasi suap. Jadi masih terkait dengan pemberian dari APK kepada Dirjen Hubla. Nah indikasi suap dari tersangka APK tersebut diindikasikan terkait proyek-proyek yang pernah ‎ditangani APK,” tutur Febri.

Antonius sendiri memilih bungkam saat mengenai izin pengerukan Indonesia Power. Hal itu mengemuka saat awak media mengkonfirmasi Antonius usai menjalani pemeriksaan hari ini. Antonius juga tutup mulut saat dicecear mengenai dugaan keterlibatan Daniel dalam pengurusan izin pengerukan itu. Ia lebih memilih merespon pertanyaan awak media dengan tersenyum.

Tonny diduga menerima suap sekitar Rp 1,174 miliar dari Adiputra. Uang yang telah disita penyidik KPK dari rekening Bank Mandiri itu diduga salah satunya untuk mendapatkan proyek di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Selain kasus suap, Tonny juga diduga menerima gratifikasi Rp 18,9 miliar yang disimpan dalam 33 tas ransel, serta gratifikais berupa keris, tombak, dan batu akik. Disinyalir gratifikasi itu terkait pelaksanaan proyek di lingkungan Ditjen Hubla sejak 2016 lalu. (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here