Home Hukum Jadi Tersangka, Politikus Golkar Suap Ketua PT Sulut agar Ibunda Lepas Jeratan...

Jadi Tersangka, Politikus Golkar Suap Ketua PT Sulut agar Ibunda Lepas Jeratan Hukum

0
SHARE
Konferensi Pers KPK terkait kasus suap Anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha kepada Ketua PT Sulawesi Utara, Gedung KPK, Jakarta (7/10/2017) | Foto: AP
Konferensi Pers KPK terkait kasus suap Anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha kepada Ketua PT Sulawesi Utara, Gedung KPK, Jakarta (7/10/2017) | Foto: AP

JAKARTA – Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwarna (SDW) dan Anggota DRI RI Komisi XI Aditya Anugrah Moha (AAM) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar dan ketua PT Sulut itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

Penetapan tersangka itu hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Kamis (5/10/2017) sore dan Jumat (6/10/2017) malam.

Selain Aditya dan Sudiwarna, Tim Satgas mengamankan tiga orang lainnya. Yakni Y selaku istri Sudiwarna; YM selaku ajudan AAM, dan M selaku supir AAM. Meski demikian, ketiganya hanya berstatus saksi.

“KPK meningkatkan meningkatkan staus ke penyidikan dan menetapkan 2 tersangka. Diduga sebagai penerima SDW ketua Pengadilan Tinggi Sulut sekaligus sebagai ketua majelis hakim, pemberi AAM anggota DPR komisi XI periode 2014-2019,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017) malam.

Dikatakan Laode, Aditya diduga memberikan uang suap kepada Sudiwarna senilai SGD 64000 beberapa tahap. Pemberian uang itu diduga terkait penangana perkara banding dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan selaku bupati Kab, Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011, untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut.

Untuk diketahui, PN Manado dalam putusan dengan nomor register 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Manado telah menjatuhkan vonis 5 tahun terhadap Marlina Mona Siahaan atas korupsi perkara tindak pidana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemrintah Desa (TPAD) kabupaten Bolaang Mongoadow tahun 2010 senilai Rp 1,25 miliar. Selain itu, lanjut Laode, pemberian uang dimaksudkan agar penahanan terhadap terdakwa Marlina yang merupakan ibunda Aditya tidak dilakukan.

“Diduga ini bukan pemberian yang pertama, sebelumnya telah dilakukan penyerahan yakni, pada pertengahan Agustus 2017 diserahkan uang SGD 60 ribu dari AAM kepada SDW di Manado. Kemudian penyerahan kedua pada Jumat 6 Oktober 2017 diserahkan SGD 30 ribu di Jakarta. Dan pada hari yang sama Jumat 6 Oktober 2017 sejumlah SGD 11 ribu diamankan di mobil AAM setelah pemberian uang pada SDW terjadi,” kata Laode.

Diungkapkan Laode, para tersangka menggunakan kode “pengajian” untuk menyamarkan upaya suap. “Kode yang digunakan dalam pertemuan ini, mereka pakai kode istilah agama, pengajian. Seperti kapan pengajiannya, tempat dimana. Ini unik juga, jarang-jarang pakai kode seperti ini,” ujar Laode.

Atas perbuatan itu, Aditya yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Sementara Sudiwarna yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001. (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here