Home Opini Jokowi, Lokomotif Pemberantas Praktik Mafia Pangan

Jokowi, Lokomotif Pemberantas Praktik Mafia Pangan

0
SHARE
Zainal Bintang, wartawan senior, pengurus Kadin Indonesia dan Dewan Pakar Partai Golkar

Penulis: Zainal Bintang

Tindakan pemerintah yang tegas dalam memberantas praktik mafia pangan patut diapresiasi. Melalui Satgas Pangan, gudang beras milik PT Indo Beras Unggul yang dikenal gudang konglomerat beras kelas kakap digerebek.

Ada dua langkah tegas kepolisian yang menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam membasmi praktik ilegal mafia pangan. Pertama, penggerebekan gudang beras milik PT IBU (Indo Beras Unggul) yang dilakukan tim Satgas Pangan pada hari Kamis malam (20/7).

Hadir dalam penggerebekan tersebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mentan Andi Amran Sulaiman, Ketua KPPU Syarkawi Rauf dan pejabat dari Mendag.

Kedua, langkah tegas kepolisian menahan tersangka TW, Dirut PT IBU pada Rabu (02/8). Penahanan tersebut didukung dengan data, fakta dan keterangan saksi-saksi.

Kadin Indonesia sejak awal telah mendesak pihak pemerintah agar membawa kasus ini ke jalur hukum. Dikhawatirkan pemerintah akan terjebak dalam debat kusir yang konyol di media, khususnya media sosial (medsos). Pemerintah harus menghindari bermain dalam wilayah “berbalas pantun” dengan orang yang tidak jelas kompetensinya.

Pihak tersebut mendorong topik debat kusir yaitu legal tidaknya penggerebekan tersebut. Tentunya hal itu membuat pemerintah menjadi bulan-bulanan.

Patut diketahui, pemain besar dalam bisnis pangan khususnya beras memiliki jaringan luas dan melingkar seperti gurita. Mereka memiliki permodalan, sarana modern, perangkat teknologi maju, jaringan di hulu dan hilir, pemasaran di oulet mini market dan pasukan siber media. Dengan kecanggihan organisasi mereka, mampu mengontrol publik opini melalui gurita pasukan siber media yang bermarkas di dunia maya.

Data Kementan, produksi padi tahun lalu mencapai 79,1 juta ton, naik dari 2015 yang berjumlah 75,4 juta ton. Pada tahun ini ditargetkan mencapai 78 juta ton produksi padi atau setara 45,2 juta ton beras.

Data BPS mencatat dana yang beredar di sektor perberasan setiap tahun mencapai 487 triliun. Jumlah petani yang menjadi pemain sekitar 56 juta orang. Namun mereka hanya mendapat untung Rp65 triliun. Sementara 400.000 pedagang (middleman) menggaet untung Rp138 triliunan per tahun.

Oleh karena itu, kewaspadaan pemerintah dan publik menghadapi taipan bisnis pangan harus ekstra. Tidak cukup hanya mempersenjatai diri dengan perangkat hukum dan undang-undang yang konservatif. Sebab kerajaan bisnis milik taipan, sudah pasti mampu mengontrol suatu komoditas tertentu. Terutama komoditas strategis sektor pangan seperti beras yang mutlak dikonsumsi setiap hari tanpa henti dalam jumlah besar.

Taipan beras tidak hanya memiliki “pintu darurat” atau emergency door ke pusat kekuasaan. Tapi juga sampai kepada aparat hukum penangung jawab unit tehnis operasional di lapangan. Mereka pun memasang “kaki tangan”.

Menurut informasi, ada lima perusahaan perberasan yang sangat besar di Indonesia yang sangat perkasa mengontrol bisnis perberasan dari hulu ke hilir. Kelima perusahaan itu adalah PT Tiga Pilar Sejahtera, PT PBS, PT PUI, PT PLI, dan PT SEP.

Lima perusahaan memiliki fasilitas pabrik penggilingan beras terpadu (rice processing complex/RPC). Kapasitas yang dihasilkan bisa ratusan ribu ton per tahun. Mereka juga memiliki teknologi RPC unggul dalam efisiensi teknis dan ekonomis. Sementara penggilingan kecil dan keliling tidak efisien secara teknis.

Perlu diketahui, PT Tiga Pilar Sejahtera merupakan induk usaha PT IBU. Perusahaan ini memiliki kapasitas 810 ribu ton per tahun pada 2017. Perusahaan tersebut berencana peningkatan produksi sampai dua juta ton per tahun pada 2020. Dengan kapasitas itu, PT Tiga Pilar Sejahtera akan menguasai lima persen pangsa beras nasional.

Berdasarkan fakta kekuatan terintegrasi yang dimiliki para taipan pangan, dapat dipahami jika bangsa ini sedang dalam cengkeraman mafia pangan. Sektor perberasan yang salah kelola atau sengaja dikelola salah, dengan mudah memantik keresahan rakyat. Keresahan rakyat akan berakumulasi mendorong terdegradasinya kepercayaan dan kinerja pemerintah.

Jika hal itu sempat terjadi, jelas sudah masuk ke wilayah politik. Sejarah membuktikan pemerintah di negeri ini berkali-kali mengalami keguncangan politik karena labilnya pengendalian beras. Artinya, politik perberasan berpotensi menggoyang pemerintah. Bahkan bisa menggulingkannya. Kita bisa bercermin kepada pemerintahan Orde Lamanya Bung Karno dan Orde Barunya Soeharto. Keduanya terjungkal antara lain, karena faktor gagalnya pengendalian stabilitas ekonomi (beras) yang berimplikasi kepada stabilitas politik dan keamanan.

Dengan tindakan tegas Satgas Pangan, masyarakat berharap penindakan yang dilakukan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk menata ulang struktur pangan nasional sekaligus melawan praktik kartel pangan yang selama ini merajelala. Pemerintah tidak boleh lengah dalam pengamanan pangan nasional.

Itu sebabnya, tidak ada keraguan untuk memastikan bahwa pengeloaan bisnis perberasan dari hulu ke hilir memerlukan sosok-sosok berjiwa patriotik dan memiliki idealisme kebangsaan yang tinggi.

Dengan kata lain, mereka yang secara sadar, tega memainkan bisnis beras sebagai lahan menangguk keuntungan untuk sebesar-besarnya kantung pribadi dan membiarkan rakyat pemilik sah republik ini menderita, adalah sikap anti Pancasila.

Beras berbeda dengan jenis pangan lain. Beras merupakan bahan pangan pokok yang memengaruhi hajat hidup masyarakat. Karena itu, Pemerintah berkewajiban mengatur dan mengawasinya. Pemerintah harus mewaspadai ketimpangan struktur industri perberasan. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada 2012, ada 182 ribu penggilingan.

Tindakan Satgas Pangan harus jadi momentum bagi Pemerintah untuk menata ulang struktur pangan nasional. Tujuannya untuk melawan praktik kartel pangan yang bebas gentayangan di pusat pusat kekuasaan.

Satgas Pangan tidak boleh gentar menghadapi kejahatan yang dilakukan komplotan mafia pangan. Tiga orang pemimpin muda Indonesia, Tito, Amran dan Syarkawi yang bermodalkan idealisme dan rasa cinta kepada bangsa, perlu dukungan rakyat, supaya konsisten menjadi sapu yang bersih dan kuat.

“Hanya sapu yang bersih yang dapat menyapu ruangan yang kotor,” kata almarhum mantan Menhankam/Pangab Jenderal TNI (pur) Muhammad Jusuf.

Harapan rakyat harus terwujud. Mereka mendoakan Satgas Pangan sukses menumpas mafia pangan. Berhasil tidaknya harapan itu, ditentukan dorongan sebuah lokomotif besar politik. Lokomotif besar politik itu bernama: Jokowi.

 

Penulis adalah wartawan senior, pengurus Kadin Indonesia dan Dewan Pakar Partai Golkar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here