Home Megapolitan Kepala BPN Bisa Cabut HGB Pulau Reklamasi Sesuai Permen Agraria

Kepala BPN Bisa Cabut HGB Pulau Reklamasi Sesuai Permen Agraria

0
SHARE
Reklamasi Teluk Jakarta | Foto: Istimewa
Reklamasi Teluk Jakarta | Foto: Istimewa

JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mencabut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi. Pencabutan dilakukan sesuai dengan permintaan Pemprov DKI Jakarta dalam surat permohonan pembatalan yang dikeluarkan pada 29 Desember 2017 dengan nomor surat 2373/-1.794.2.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI tengah menyiapkan rancangan aturan baru setelah dicabutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari proses dan agenda pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

Konsekuensi pencabutan HGB ini, Pemprov DKI harus mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp483 miliar. Pemprov DKI menyatakan siap mengambil risiko tersebut.

Merujuk peraturan mengenai pencabutan HGB, dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Kepala BPN bisa mencabut HGB setelah ada pengajuan permohonan pembatalan dari pejabat yang berwenang.

Dalam Bagian Kedua Pasal 106 berisi permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Berikut bunyi lengkap pasal yang 106 Permen Agraria nomor 9 tahun 1999:

Bagian Kedua
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif

Pasal 106
(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
(2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 107
Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:
a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;
d. Kesalahan objek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.

Dengan demikian, Kepala BPN bisa mencabut HGB Pulau Reklamasi tanpa perlu ada pengajuan ke pengadilan. (ENA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here