Home Parlemen Komisi II: KPU dan Bawaslu Harus Lebih Solid Terkait Penggunaan Sipol

Komisi II: KPU dan Bawaslu Harus Lebih Solid Terkait Penggunaan Sipol

0
SHARE
Anggota Komisi II DPR Hetifah | Foto: istimewa

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Hetifah mengingatkan agar KPU dan Bawaslu dapat bekerjasama menyukseskan Pemilihan Umum Serentak 2019 nanti.

Hal ini diutarakan terkait polemik antara KPU dan Bawaslu mengenai pendaftaran parpol dengan sistem informasi partai politik (Sipol).

KPU mengklaim sistem ini adalah implementasi dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa dalam hal pendaftaran, KPU membuat aturan teknis, melalui Sipol.

Sedangkan Bawaslu berpandangan jika Sipol bukan amanat UU Pemilu. Bawaslu juga mengkhawatirkan terjadinya sengketa parpol yang daftar melalui Sipol.

“KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu. Untuk itu keduanya seharusnya dapat bekerja sama menyukseskan agenda pemilu mulai tahapan pelaksanaan hingga selesai nanti,” kata Hetifah dalam rilisnya, Jumat, (13/10/17).

Berkenaan dengan polemik antara KPU dan Bawaslu mengenai Sipol, Hetifah mengajak KPU dan Bawaslu untuk duduk bersama membicarakan pengaturan tersebut.

Hetifah menyayangkan adanya “perang” opini di media tentang legalitas Sipol yang digunakan oleh KPU sebagai alat pendaftaran parpol peserta Pemilu.

“Terkait dengan silang pendapat mengenai Sipol, sebaiknya KPU dan Bawaslu bisa duduk bersama sehingga tidak terjadi perang opini di media/publik. Kami di Komisi II siap memfasilitasi untuk menyelesaikan polemik ini,” kata Hetifah.

Politisi Golkar ini juga menyampaikan jika kendala dalam pengisian Sipol bisa saja terjadi. Hal ini pernah dialami Partai Golkar dalam proses pengisian Sipol.

Oleh sebab itu, ia meminta agar KPU terus membenahi Sipol agar setiap kendala dapat diatasi. Menurut Hetifah, Bawaslu juga punya kewenangan mengawasi proses pendaftaran melalui Sipol tersebut.

“Kami menyadari bahwa kendala teknis pendaftaran parpol peserta Pemilu melalui Sipol mungkin saja terjadi. Di sini Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi tertulis pada KPU jika terjadi kendala untuk kemudian ditindaklanjuti,” jelasnya.

Hetifah berharap kedua lembaga penyelenggara Pemilu ini dapat bekerjasama dengan baik dan menyukseskan pemilu serentak pertama di Indonesia 2019 nanti. (EP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here