Home Parlemen KPK OTT Tangkap Hakim Peradilan, Ini Kata Fahri Hamzah

KPK OTT Tangkap Hakim Peradilan, Ini Kata Fahri Hamzah

0
SHARE
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Istimewa

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada seorang hakim peradilan yakni Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono yang kini menjadi tersangka kasus suap bersama anggota DPR Fraksi Golkar Aditya Moha pada Jumat (6/10) malam.

Sontak, hal ini menjadi pro dan kontra dimasyarakat. Pasalnya, ada pihak mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi khususnya di dunia peradilan. Namun ada juga pihak yang tidak sepakat (kontra) bila lembaga antirasuah ini hanya mencari dukungan serta pencitraan dengan tugasnya itu dan salah satunya yakni Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Melalui akun twitternya yaitu @Fahrihamzah tertanggal, Minggu (8/10). Fahri memberikan komentarnya atas kerja lembaga dipimpin Agus Rahardjo Cs telah menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono.

Berikut isi Twitter dari Fahri Hamzah:

“NIAT KPK MEMANG MERUSAK CITRA PERADILAN”
Ijinkan saya menyampaikan fakta tentang peradilan kita pasca reformasi.

Jangan percaya KPK dan antek-anteknya soal keadaan pengadilan kita karena memang niatnya dihancurkan citranya.
Penghancuran citra pengadilan adalah bisnis antek-antek yang menyebut diri pejuang anti korupsi.

Soal kepercayaan terhadap pengadilan dapat dilihat dari parameter negara hukum.

Ada tiga parameter tercapainya negara hukum: pertama, menghindari anarki. Ini menonjol di Indonesia.
Secara umum anarki di Indonesia relatif kecil dibandingkan skala geografis negara RI dengan penduduk yang beragam.
Bangsa kita telah belajar hukum sebelum ada negara bahkan bangsa kita percaya hukum yang abstrak.

Bulan-bulan lalu, kita menyaksikan demonstrasi besar seperti aksi 212 yang dihadiri jutaan manusia tidak ada anarki.
Parameter kedua menuju negara hukum: ada jaminan warga untuk merencanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ini juga jelas.
Di sini, secara umum warga masih bisa bekerja, sekolah, rekreasi tanpa rasa takut.

Dan parameter ke-3 adalah warga lebih mengutamakan proses hukum daripada jalan kekerasan.

Saking percaya hukum, setiap tahun ada 13 ribu perkara di MA, sengketa pilkada juga diselesaikan lewat MK, dst2.
Jadi secara umum publik percaya pada sistem hukum/yudisial kita sebagaimana hasil survei OECD.

Perhatikan peringkat Indonesia…(lihat gambar)
Lihat IDN dengan skala 70 (2016) dan 40 (2006) sebanding dengan Australia, NZL, Jerman dll.

Kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia sudah sangat tinggi. Lalu pengkhianat dan antek-anteknya mau merusak.
Secara institusional pengadilan sudah sangat independen dari pengaruh eksekutif/legislatif sesuai dengan amanat reformasi.
Reformasi pengadilan lalu diarahkan pada penguatan integritas dan akuntabilitas hakim/peradilan.

Untuk itu penegakan etik menjadi utama dibandingkan dengan penindakan.

Dan sesuai dengan UN CAC 2003 pencegahan judicial corruption melalui kode etik pun sangat diutamakan (Bab II).
Dalam amandemen UUD 1945, Kehadiran KY adalah dalam rangka pencegahan terhadap judicial corruption tsb.

Tapi yang jadi persoalan, KPK menjadikan dunia peradilan sebagai cara untuk meraih dukungan publik, bukan semata-mata penegakan hukum.

Hal itu ditunjukkan dengan dramatisasi OTT terhadap hakim. Padahal ada KY, KPK hebat sendiri.
Padahal di manapun di seluruh dunia, penegakan hukum/ etik terhadap hakim harus mempertimbangkan penghormatan terhadap wibawa hakim.

Di manapun di seluruh dunia, hakim dan pengadilan adalah lembaga yang harus dijaga wibawanya.

Tapi di Indonesia KPK memburu hakim kayak memburu maling ayam.
Kamar kerja ketua Mahkamah Agung sudah digeledah dan di ruang ketua MK diumumkan ada narkoba.

Semua pengerusakan ini tanpa menimbang betapa pentingnya membangun kredibilitas pengadilan kita.

Selanjutnya LSM dan para pengamat mereka akan menyerang seperti dalam artikel di atas.

Orangnya yang Itu-itu aja, orkestra dilakukan untuk menghancurkan citra negara kita.
Prestasi demokrasi kita dan kerja kolektif anak bangsa dirusak segelintir orang gila ini.

Menjelang pemilu, mereka akan menyerang kandidat tertentu dan mendukung kandidat tertentu.

Kalau ada calon mereka akan melamar menjadi calon nomor 2 atau bila perlu nomor 1. Paling tidak jadi tim sukses.
Mereka tidak pernah bikin partai tapi mereka selalu ingin berkuasa. Senior-senior mereka masuk istana dan lembaga-lembaga negara.

Menjelang pemilu biasanya mereka menghancurkan citra partai dulu supaya kader-kader partai gak layak dipertandingkan.

Nanti kalau ada peluang dorong orang yang gampang dipengaruhi. Di sini opini dan media berfungsi masih panjang cara membaca mereka. Tapi Hanya hati jernih yang bisa mencerna. Waspadalah bangsaku.

Sudiwardono diduga menerima sejumlah uang dari politisi Partai Golkar Aditya Moha.

Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Sudiwardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini.

“Setelah pemeriksaan selama 1×24 jam disimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi sehingga menaikkan status ke penanganan perkara,” kata Laode.

“KPK menetapkan Aditya selaku pemberi suap dan Sudiwardono selaku penerima suap sebagai tersangka,” ujar dia.

Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (KK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here