Home Ekonomi Menkeu: Defisit Anggaran 2,2 Persen Masih Sesuai UU APBNP 2017

Menkeu: Defisit Anggaran 2,2 Persen Masih Sesuai UU APBNP 2017

0
SHARE
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati | Foto: Antara/Sigid Kurniawan

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan defisit anggaran yang terjadi pada akhir November 2017 sebesar 2,2 persen, masih berada di kisaran amanat UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Dalam APBNP tersebut, defisit anggaran tertulis antara 2,6 hingga 2,9 persen dari Produk Domsetik Bruto (PDB).

Untuk itu, Menkeu mengatakan, pelaksanaan APBN-P 2017 telah sesuai dengan yang direncanakan. Ia menjelaskan, realisasi penerimaan perpajakan menunjukkan perbaikan yang mengembirakan, dimana PPN tumbuh sekitar 14,8 persen didorong perbaikan ekonomi 2017.

“Pajak tanpa amnesti tumbuh 14,9 persen, dimana pajak orang pribadi tumbuh 46,4 persen, PPH badan 17,2 persen, bahkan untuk sektor tertentu sangat kuat, PPH tambang 70 persen, perusahaan dagang 70 persen, kimia 41 persen, jasa keuangan 12 persen,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Menkeu, masih terdapat beberapa evaluasi dari pelaksanaan APBN-P 2017 perlunya perbaikan efektivitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal.

Ia menambahkan, belanja kementerian dan lembaga selama 5 tahun terakhir rata-rata 92 persen dari yang dianggarkan. Terkait efesensi belanja operasional pemerintah masih sangat bisa diperbaiki, baik itu di pusat maupun di daerah.

“Bahkan di beberapa daerah belum mempunyai satuan unit untuk biaya, baik biaya masukan dan keluaran,” jelasnya.

Pernyataan Menkeu ini membantah pendapat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Arief menilai, Jokowi sebagai kepala pemerintah, sudah gagal dalam pengelolaan keuangan negara.

“Konsekuensinya Joko Widodo harus bertanggung jawab, dan siap-siap di-impeach karena melanggar UU dalam hal keuangan negara yaitu APBN,” kata Arief, Senin (25/12).

Arief mengatakan, defisit anggaran yang hampir mencapai 3 persen itu terjadi di tengah semua subsidi bagi rakyat telah dicabut. Ia mengkritik pemerintahan Jokowi kurang hati-hati dalam mengelola APBN sehingga banyak kebocoran.

“Banyak mark up dalam setiap proyek Infrastruktur yang dibangun pemerintah,” tuturnya. (ENA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here