Home Nasional OTT di Musim Pilkada, Mendagri Tjahjo Tak Mau Ikut Campuri Penegakan Hukum

OTT di Musim Pilkada, Mendagri Tjahjo Tak Mau Ikut Campuri Penegakan Hukum

0
SHARE
Mendagri Tjahjo saat menghadiri rapat gabungan dengan Plt. Ketua DPR Fadli Zon, Komisi II, Komisi III DPR, Kapolri, KPK, Jaksa Agung, KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1/2018). | Foto: istimewa

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tetap akan dilakukan meski dalam tahapan pemilihan kepala daerah.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, sejak awal pemerintahan tidak pernah mau ikut mencampuri proses penegakan hukum. Karena itu ranah aparat penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian maupun kejaksaan.

“Saya kira ini tahun politik, kalau ada aparat hukum yang berpendapat sepanjang tidak OTT, saya kira kami tidak bisa ikut campur. Masing masing penegak hukum, baik itu kejaksaan dan KPK apakah ada koordinasi atau tidak tapi semua punya landasan hukum yang ada. Kita harus menghormati apapun yang diputuskan secara bersama atau pun masing masing,” kata Tjahjo di komplek DPR, di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Tjahjo berharap semua pihak menjaga agar tidak terjadi kegaduhan di tahun politik. Mengenai OTT atau operasi tangkap tangan itu sendiri, menurutnya itu adalah upaya penegakkan hukum yang berbeda. OTT yang dilakukan, tentu dengan pertimbangan matang, bahwa ada cukup bukti dalam sebuah kasus.

“Kalau OTT beda lagi, kalau OTT itu semua sepakat. Saya yakin ini juga sebagai pelajaran saya dan semua pihak, kepala daerah dan calon petahana agar paham terhadap area rawan korupsi, yang akan merugikan calon juga  merugikan partai,” ujarnya.

Yang namanya OTT, kata Tjahjo artinya ketangkap tangan. Atau dalam bahasa sederhana ketangkap basah. Jadi buktinya memang sudah ada dan kuat. Agak berbeda dengan proses hukum tanpa OTT. (EP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here