Home Parlemen Paripurna Setujui RUU Kebidanan Jadi Usul Inisiatif DPR

Paripurna Setujui RUU Kebidanan Jadi Usul Inisiatif DPR

0
SHARE
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Pimpinan DPR RI bersalaman dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan menjadi RUU atas usul inisiatif DPR RI, Jakarta, Selasa (5/12/17). | Foto: istimewa

JAKARTA – Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan menjadi RUU atas usul inisiatif DPR RI.

Sebelum disepakatai, setiap fraksi diberi kesempatan menyapaikan pendapat secara tertulis mengenai RUU Kebidanan untuk dilanjuti dengan pengambilan keputusuan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

“Apakah RUU tentang Kebidanan dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI,” tanya Fadli Zon diikuti persetujuan dan ketukan palu  di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/17).

DPR RI memiliki alasan mengapa RUU Kebidanan menjadi usul Inisiatif DPR khususnya Komisi IX. Pertama DPR melihat bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Kemudian, DPR juga memandang bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusunya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh Bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman dan  berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionlitas, kompetensi, dan kewenangan.

Dengan demikian belum dapat diberikan perlindungan professional dalam praktik kebidanan maupun kurang maksimal dalam peningkatan kualitas pemenuhan pelayanna kebidanan terhadap masyarakat.

Di sisi lain, pengaturan mengenai pelayanan kesehtaan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberi perlindungan dan kepastian hukum baik bidan dalam melaksankan pelayanan kesehataan kepada masyarakat. (TK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here